JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam memerangi kemiskinan struktural lewat akses pendidikan yang merata.
Sebanyak 100 Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai dibuka pada Juli 2025, sebagai bagian dari strategi besar untuk menekan angka anak putus sekolah akibat persoalan ekonomi.
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa 63 lokasi Sekolah Rakyat telah siap menjalankan kegiatan belajar-mengajar, sementara 37 titik lainnya menyusul rampung pada akhir bulan ini.
“Insya Allah bulan Juli ini sudah mulai masuk siswanya di 63 titik, yang 37 akan menyusul. Tapi yang jelas di Juli ini ada 100 titik Sekolah Rakyat yang akan dibuka,” ungkap Agus Jabo saat menghadiri acara Jambore Kreativitas Anak LKSA se-Jawa Tengah di Guci Forest, Kabupaten Tegal, Rabu (9/7/2025).
Inisiatif ini dijalankan berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pemutusan mata rantai kemiskinan sejak usia dini melalui intervensi pendidikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan lebih dari 4 juta anak Indonesia saat ini tidak bersekolah, sebagian besar karena tekanan ekonomi keluarga.
“Tujuan Sekolah Rakyat adalah untuk memotong transmisi kemiskinan, memuliakan saudara-saudara kita yang miskin, dan membangun harapan warga kurang mampu agar bisa sekolah. Ke depan harapan kita anak-anak kita bisa sejahtera,” kata Agus Jabo.
Pendidikan Berbasis Asrama dan Penguatan Karakter
Sekolah Rakyat akan menerapkan model boarding school, di mana peserta didik tinggal di asrama agar proses pembelajaran lebih intensif dan menyeluruh.
Kombinasi pendidikan formal dan pengembangan karakter menjadi inti dari sistem ini.
“Misalnya, pagi sampai siang pendidikan formal, nanti siang sampai sore pendidikan karakter. Dan orang tua, kalau kangen anak-anaknya, kapan saja bisa jenguk ke sekolah,” jelas Agus Jabo.
Dalam tahap awal, sekolah ini bersifat sementara dengan dukungan infrastruktur yang telah dipersiapkan Kemensos.
Ke depan, pembangunan gedung sekolah permanen akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan target pembangunan di 200 titik dan kapasitas total 20 ribu siswa.
Setiap unit akan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Selain menekankan aspek akademik, para siswa juga akan dibekali keterampilan praktis, karakter kebangsaan, keagamaan, dan sosial, serta kemampuan bahasa Inggris.
“Lulus SMA, jika anaknya tidak mau kuliah dulu, maka harus dibekali keterampilan. Jadi mereka memiliki ilmu, karakter, dan keterampilan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nanti juga dibekali bahasa Inggris. Semua disediakan negara,” tutur Agus Jabo.
Komitmen Kolaboratif dari Banyak Pihak
Pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota akan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Kepala sekolah dan para guru telah disiapkan sebelumnya melalui pelatihan dan retret khusus.
Sekolah ini dikhususkan untuk masyarakat yang tergolong miskin dan miskin ekstrem, namun memiliki kualitas setara sekolah unggulan.
Dukungan terhadap program Sekolah Rakyat juga datang dari Bank Indonesia.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal, Teguh Triyono, menyatakan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencerdaskan bangsa.
“Dan dalam hal ini, dari BI juga memberikan edukasi, ada wawasan, kebudayaan, dan lainnya. Jadi sinergisitas, edukasi, pembekalan, dan peningkatan kapasitas segala macamnya diperlukan dalam menyiapkan generasi penerus bangsa,” ujar Teguh.
Dengan terobosan ini, Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi jawaban terhadap persoalan akses pendidikan, tapi juga tonggak baru dalam membentuk generasi muda Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter.***
