JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan penelusuran mendalam terhadap dugaan keterlibatan ribuan penerima bantuan sosial (bansos) dalam aktivitas judi online (judol).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa bantuan dari negara seharusnya hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal.

Langkah evaluasi ini muncul setelah data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa 15.033 penerima bansos di Ibu Kota terindikasi aktif bermain judi online.

Temuan ini merupakan bagian dari total 602.419 warga Jakarta yang tercatat terlibat dalam transaksi judol sepanjang 2024, dengan nilai transaksi yang mencengangkan, mencapai Rp3,12 triliun.

“Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Pramono, dikutip Senin (28/7).

Data Penerima Bansos Dievaluasi Ulang

Pemprov DKI saat ini sedang menjalin koordinasi dengan sejumlah instansi strategis, termasuk PPATK, Dinas Sosial, Diskominfotik, dan Inspektorat.

Tujuannya adalah memastikan verifikasi dan validasi data penerima bansos berjalan optimal dan transparan, terutama dalam menyaring penerima yang diduga menyalahgunakan dana bantuan.

Pramono menegaskan bahwa Pemprov tidak akan mentoleransi penyimpangan, termasuk penyalahgunaan bantuan untuk keperluan judi daring.

Pemerintah akan segera memperbarui basis data penerima secara berkala agar program sosial lebih tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” katanya.

Dorongan Partisipasi Warga dan Pengawasan Bersama

Selain memperketat pengawasan internal, Pramono juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan jika melihat penyimpangan dalam penyaluran bansos.

Pemerintah ingin menciptakan ekosistem sosial yang sehat dan terbebas dari praktik ilegal yang merusak tatanan ekonomi warga.

Politikus senior dari PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap penerima bansos merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga integritas program perlindungan sosial di Jakarta.