JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi memperluas akses layanan gizi masyarakat.

Hingga Senin (8/9) siang, Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan sudah ada 7.477 SPPG operasional yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.

Jumlah ini menjadi bagian penting dari target nasional 31.000 SPPG hingga akhir 2025.

Selain yang sudah aktif, terdapat 11.754 SPPG dalam proses pengajuan melalui portal mitra.bgn.go.id.

Dengan begitu, total pendaftar yang tercatat sudah mencapai 29.501 unit.

Dadan memaparkan perkembangan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Saya ingin menyampaikan kemajuan yang sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional sampai sekarang, ketika kami membuat persentase ini tadi malam, jumlah SPPG yang sudah operasional ada 7.453 dan SPPG dalam proses pengajuan itu adalah 11.754.”

“Siang (Senin) ini, sebetulnya SPPG-nya sudah bertambah menjadi 7.477 dan ini sudah tersebar di 38 provinsi, kemudian di 509 kabupaten, dan di 7.022 kecamatan,” ujar Dadan.

Tantangan di Daerah

Meski angka capaian terus bertambah, masih terdapat lima kabupaten yang belum memiliki SPPG, baik operasional maupun yang sedang diajukan.

Daerah tersebut antara lain Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Sumba Tengah (NTT), Maibarat dan Tamraw (Papua Barat Daya), serta Mahakam Ulu (Kalimantan Timur).

Dadan menekankan, BGN melakukan percepatan verifikasi agar target bulanan tetap tercapai.

Ia mencontohkan, pada Juli 2025, target awal 1.994 unit mampu dilampaui menjadi 2.391 SPPG dengan penerima manfaat sekitar 7 juta orang.

Sedangkan pada Agustus, target 7.000 berhasil dilewati dengan capaian 7.453 SPPG.

“Alhamdulillah, sampai saat ini kita selalu bisa memenuhi target, seperti bulan Juli awalnya kami menargetkan hanya 1.994 SPPG.

Tapi dengan adanya langkah darurat yang kami lakukan dengan penambahan calon kepala SPPG kami berhasil selama bulan Juli itu membentuk 2.391 SPPG dengan penerima manfaat sekitar 7 juta,” jelasnya.

“Agustus kita targetkan 7.000 SPPG, alhamdulillah terbentuk 7.453 SPPG. Dan bulan ini, bulan September kita ingin menambah 7.000 SPPG.”

“Demikian juga nanti di bulan Oktober dan terakhir kami menginginkan 25.000 SPPG di daerah aglomerasi serta 6.000 SPPG di daerah terpencil. Sehingga total SPPG yang akan kita bentuk kurang lebih sekitar 31.000,” tambahnya.

Anggaran dan Percepatan Kerja

Lebih jauh, Dadan menuturkan bahwa jumlah SPPG berkaitan langsung dengan penyerapan anggaran BGN. Menurutnya, setiap unit SPPG operasional menyerap sekitar Rp1 miliar per bulan.

“Ini penting sekali bagi Badan Gizi mengejar jumlah SPPG karena penerimaan atau penyerapan anggaran di Badan Gizi itu identik dengan jumlah SPPG yang operasional.”

“Karena setiap 1 SPPG operasional maka di bulan itu 1 SPPG akan menyerap kurang lebih Rp 1 miliar. Jadi, kalau ada 7.000 SPPG, itu artinya akan ada Rp 7 triliun yang terserap di bulan itu,” tegasnya.

Demi mencapai target besar tersebut, BGN mengerahkan seluruh tenaga dan waktu kerja ekstra.

“Kami sudah hampir 2 bulan ini bekerja dari mulai setengah 9 pagi sampai jam 11 malam, untuk melakukan percepatan-percepatan untuk seluruh SPPG atau mitra yang sudah mendaftar di portal mitra.”

“Dan kami lakukan hal efisiensi dari segi waktu termasuk kunjungan-kunjungan ke lapangan,” tandasnya.***