JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak Indonesia, sebagai negara non-blok, untuk mengambil peran aktif sebagai mediator perdamaian dalam konflik yang melibatkan Iran dan Israel, serta mendukung upaya gencatan senjata untuk mencapai kedamaian yang lebih abadi.
Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyatakan pentingnya peran Indonesia dalam upaya perdamaian ini. “Sebagai pelopor negara non-blok bersama India dan negara lainnya, Indonesia memiliki posisi strategis untuk bertindak sebagai wasit yang menyerukan perdamaian,” ujar Amirsyah di Jakarta, Selasa (24/6/2025) dilansir dari Antara.
Ia menegaskan bahwa perang tidak hanya merugikan negara yang terlibat, tetapi juga berdampak luas pada seluruh dunia. “Perang berkepanjangan akan merugikan banyak pihak—ekonomi kita terguncang, harga minyak dan dolar naik-turun. Oleh karena itu, gencatan senjata sangat mendesak untuk segera diterapkan,” tambahnya.
Amirsyah juga menyerukan agar dunia internasional memberikan sanksi tegas kepada Israel dan sekutunya atas tindakan yang dianggap sebagai genosida terhadap masyarakat Iran dan Palestina. “Keputusan Israel dan sekutunya untuk melakukan genosida adalah suatu bentuk kezaliman yang tidak bisa dibiarkan,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Iran dalam membela hak-hak kemanusiaan, terutama masyarakat Palestina, harus mendapatkan dukungan.
Menurutnya, perjuangan melawan kezaliman merupakan panggilan kemanusiaan yang mendesak untuk setiap individu, tanpa memandang agama, suku, atau negara. “Untuk melawan ketidakadilan, kita harus bersatu, karena dengan kesatuan kita menjadi kuat dan mampu melawan kesewenang-wenangan,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, juga mengimbau kedua belah pihak, Iran dan Israel, untuk segera melakukan gencatan senjata guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban. “Gencatan senjata penting agar situasi ini dapat diselesaikan dengan damai,” kata Puan.
Puan menambahkan, jika konflik ini terus berlanjut, masyarakat sipil—terutama perempuan dan anak-anak—akan menjadi korban terbesar. “Masyarakat sipil adalah pihak yang paling menderita dalam peperangan ini,” ucapnya.
