BANGKOK – Mahkamah Konstitusi Thailand mengeluarkan keputusan mengejutkan dengan memberhentikan sementara Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Selasa (1/7/2025). Langkah ini diambil setelah bocornya rekaman percakapan antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang dinilai merendahkan Thailand.
Dalam rekaman yang memicu kontroversi tersebut, Paetongtarn yang merupakan putri miliarder Thaksin Shinawatra, menyebut Hun Sen dengan sebutan “paman” dan juga mengkritik militer Thailand, khususnya Komandan Wilayah ke-2 Angkatan Darat. Percakapan ini terjadi di tengah ketegangan hubungan antara Thailand dan Kamboja terkait sengketa wilayah di perbatasan kedua negara.
Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk memberhentikan Paetongtarn sementara setelah menerima tuntutan yang diajukan oleh sekelompok senator. Mereka menuduh Paetongtarn melakukan pelanggaran etika dan kebohongan serius atas isi percakapan tersebut. Keputusan tersebut diambil beberapa jam setelah Raja Maha Vajiralongkorn memberi dukungan untuk perombakan kabinet, menyusul keluarnya partai kunci dari koalisi yang berkuasa.
Pada usia 38 tahun, Paetongtarn terpilih sebagai perdana menteri perempuan termuda Thailand setelah memenangkan pemungutan suara di parlemen pada Agustus 2024. Meski demikian, skandal ini memunculkan keraguan terhadap kepemimpinannya. Ketegangan antara militer kedua negara mencapai puncaknya pada bulan lalu, saat baku tembak di perbatasan menewaskan dua personel penjaga perbatasan Kamboja. Kedua pihak masih saling menyalahkan mengenai siapa yang memulai tembakan pertama.
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menambah ketegangan politik di Thailand, yang saat ini tengah menghadapi masalah internal dan eksternal yang mengancam stabilitas pemerintahan.
