TANJUNGPINANG – Perum Bulog Cabang Tanjungpinang kembali menggerakkan program bantuan pangan pemerintah dengan menyiapkan sebanyak 497 ton beras cadangan bagi 24.877 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di wilayah Tanjungpinang, Bintan, Lingga, dan Anambas.
Bantuan ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat di Kepulauan Riau, sekaligus memperkuat perlindungan sosial menjelang puncak musim kemarau.
Masing-masing penerima akan memperoleh 20 kilogram beras untuk dua bulan sekaligus, yakni Juni dan Juli 2025.
Program ini merupakan implementasi kebijakan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI yang menggandeng Bulog sebagai pelaksana di lapangan.
Kepala Bulog Cabang Tanjungpinang, Arief Alhadihaq, mengonfirmasi bahwa distribusi bantuan tersebut tengah dipersiapkan secara teknis agar dapat segera disalurkan dalam waktu dekat.
“Per-KPM dapat bantuan 20 kilogram beras cadangan pemerintah (CBP) untuk dua bulan sekaligus, yaitu periode Juni dan Juli 2025,” kata Kepala Perum Bulog Cabang Tanjungpinang Arief Alhadihaq di Tanjungpinang, Minggu.
Arief menambahkan, Bulog saat ini tengah menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah daerah di empat kabupaten/kota terkait sistem penyaluran.
Langkah ini penting untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih data.
Data penerima bantuan telah dikukuhkan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bapanas, yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program ini.
“Bulog cuma dapat penugasan menyalurkan bantuan beras sesuai data tersebut,” ujar Arief.
Proses distribusi akan dilakukan di kantor-kantor kelurahan dan desa, dengan melibatkan perangkat daerah seperti dinas sosial, dinas pangan, kecamatan, kelurahan, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Dukungan dari unsur TNI dan Polri juga dilibatkan untuk pengawasan dan pengamanan jalannya pendistribusian.
Setiap penerima akan mendapatkan undangan pengambilan beras tiga hari sebelum jadwal, dan wajib membawa KTP serta undangan tersebut ke lokasi pengambilan terdekat. Langkah ini dilakukan agar proses verifikasi berjalan cepat dan akurat.
“Kami pastikan penerima bantuan pangan beras ini tepat manfaat dan sasaran sesuai data yang disampaikan Bapanas,” demikian Arief menegaskan.
Program ini tidak hanya menyasar pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi instrumen strategis pemerintah untuk menstabilkan harga dan pasokan beras nasional menjelang potensi tekanan inflasi pangan di semester kedua tahun ini.***
