JAKARTA — Tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Uni Eropa resmi dimulai dengan tercapainya kesepakatan final Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Kesepakatan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada 13 Juli 2025 di Brussels, menandai akhir dari hampir satu dekade negosiasi intensif sejak 2016.
Ketua Fraksi Partai Gerindra dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan penghargaan tinggi atas keberhasilan diplomatik ini.
Menurutnya, IEU-CEPA mencerminkan arah baru dalam kemitraan strategis global Indonesia.
Dengan lebih dari 450 juta penduduk di kawasan Uni Eropa, perjanjian ini dinilai membuka akses luas bagi produk ekspor Indonesia melalui kebijakan tarif nol untuk sekitar 80% komoditas.
Dalam jangka pendek hingga menengah, potensi peningkatan ekspor Indonesia ke Eropa diperkirakan bisa melampaui 50%.
“Kesepakatan IEU-CEPA mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun hubungan dagang yang setara, strategis, dan saling menguntungkan.”
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diplomasi ekonomi Indonesia terbukti dapat dikelola dengan prinsip kolaboratif dalam kerangka perdagangan yang bebas dan adil,” ujar Budisatrio, Senin (14/7/2025).
Dalam tinjauan Fraksi Gerindra, kesepakatan ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang yang kredibel dan strategis di mata dunia.
Selain memperluas pasar ekspor dan investasi, IEU-CEPA juga diharapkan memperkuat fondasi industri domestik berbasis nilai tambah serta menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi.
Ini sekaligus menjadi pendorong utama bagi transformasi struktural ekonomi nasional.
“IEU-CEPA akan membuka peluang perdagangan dan investasi baru yang selama ini belum tersentuh, serta menjadi salah satu langkah untuk mendiversifikasi mitra perdagangan Indonesia.”
“Bagi Indonesia sendiri, kesepakatan ini dapat memperkuat industri-industri bernilai tambah di dalam negeri yang berorientasi ekspor, membuka lapangan pekerjaan berkualitas, serta mendorong arus investasi di dalam negeri,” ujar Budisatrio.
Tak hanya menyentuh sektor ekonomi, aspek kemanusiaan juga menjadi perhatian serius.
Budisatrio menyoroti adanya kebijakan visa cascade dari pihak Uni Eropa yang dinilai sangat strategis untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat kedua kawasan.
Dengan kemudahan visa Schengen multi-entry, mobilitas Warga Negara Indonesia di sektor pendidikan, riset, dan kewirausahaan ke Eropa akan makin mudah dan terfasilitasi.
“Mobilitas manusia adalah bagian tak terpisahkan dari kemitraan strategis. Kemudahan akses visa Schengen multi-entry akan meningkatkan partisipasi warga Indonesia dalam aspek pendidikan, riset, kewirausahaan, dan diplomasi budaya di Eropa,” jelasnya.
Di tengah turbulensi global yang ditandai ketegangan geopolitik, perang dagang, dan kecenderungan deglobalisasi, Fraksi Gerindra menilai Indonesia berhasil menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi negara yang mendorong kerja sama internasional yang adil dan setara.
Perjanjian ini pun menjadi bukti bahwa Indonesia memilih jalur kolaborasi dibanding konfrontasi.
“Ketika ada pihak yang memilih kebijakan konfrontatif dan proteksionis, Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo justru membuktikan bahwa kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan merupakan jalan terbaik dalam menciptakan kemakmuran bagi semua pihak,” tutup Budisatrio.***
