JAKARTA – Program Beras SPHP Bulog 2025 kembali hadir sebagai solusi pengendali harga dan pasokan pangan pokok nasional.
Perum Bulog secara resmi melanjutkan tugas penting dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjalankan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama semester kedua tahun ini.
Langkah ini menjadi bentuk nyata intervensi negara dalam meredam gejolak harga beras yang belakangan terus meningkat.
Mengacu pada informasi dari situs resmi Bulog, target distribusi beras SPHP pada periode Juli hingga Desember 2025 mencapai 1,3 juta ton atau tepatnya 1.318.826.629 kilogram.
Penyaluran akan bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang disalurkan secara merata ke seluruh penjuru Indonesia demi menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen.
Program SPHP sendiri mulai diperkenalkan sejak tahun 2023. Sejak saat itu, program ini terus menjadi andalan pemerintah dalam mengatasi fluktuasi harga beras nasional, terutama dalam situasi ketika harga mulai bergerak naik.
Melalui Bulog, SPHP menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat akan beras berkualitas dengan harga yang tetap ramah di kantong.
Beras SPHP dikemas dalam ukuran praktis 5 kilogram dan dikenal dengan kualitas medium yang layak dikonsumsi.
Karakteristik beras SPHP mencakup butiran yang relatif utuh, kadar air seimbang, dan warna beras yang tidak mudah patah, cocok untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Pemerintah melalui Bulog menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras SPHP sebesar Rp62.500 per 5 kg atau Rp12.500 per kilogram di tingkat pengecer.
Selain itu, Bulog juga menetapkan harga penjualan dari gudang ke mitra penyalur berdasarkan wilayah sebagai berikut:
- Rp11.000/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan seluruh Sulawesi.
- Rp11.300/kg untuk wilayah Sumatera lainnya (kecuali Lampung dan Sumsel), Kalimantan, serta NTT.
- Rp11.600/kg untuk Maluku dan Papua.
Dengan kebijakan harga yang telah disesuaikan berdasarkan kondisi geografis dan distribusi, SPHP diharapkan tetap menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membebani daya beli.
Pemerintah pun terus mendorong distribusi tepat sasaran, agar beras SPHP bisa menjadi solusi nyata di tengah ancaman kenaikan harga pangan global dan cuaca ekstrem.***
