TEL AVIV, ISRAEL – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terpaksa membatalkan kehadirannya dalam sidang kasus korupsi yang menjeratnya akibat keracunan makanan. Pengadilan Distrik Yerusalem mengumumkan penundaan sidang yang awalnya dijadwalkan pada Senin (21/7/2025) dan Selasa (22/7/2025), menyusul kondisi kesehatan Netanyahu yang memburuk setelah mengonsumsi makanan basi.
Menurut laporan The Times of Israel, sidang kesaksian Netanyahu kini ditunda hingga September 2025 karena pengadilan memasuki masa reses musim panas.
“Sesuai dengan instruksi dokternya, perdana menteri akan beristirahat di rumah selama tiga hari ke depan dan akan mengelola urusan negara dari sana,” demikian pernyataan resmi dari Kantor Perdana Menteri Israel.
Netanyahu didiagnosis menderita radang usus dan dehidrasi, sehingga harus menerima cairan infus. Pengacara Netanyahu, Amit Hadad, mengajukan permintaan penundaan sidang setelah kliennya jatuh sakit pada Sabtu malam (19/7/2025).
Penundaan ini menambah daftar panjang penjadwalan ulang sidang korupsi yang telah berlangsung sejak Desember 2024, dengan alasan beragam seperti konflik di Gaza, serangan terhadap Iran, hingga perjalanan diplomatik.
Netanyahu menghadapi dakwaan serius, termasuk penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan publik dalam tiga kasus terpisah.
Persidangan ini menandai momen bersejarah, karena ia menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi tuduhan pidana selama menjabat.
Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya pada November 2024 terkait dugaan kejahatan perang di Gaza.
Meski tengah menjalani pemulihan, Kantor PM Israel memastikan Netanyahu tetap menjalankan tugas kenegaraan dari kediamannya.
Kondisi kesehatannya yang kini menjadi sorotan menambah dinamika dalam situasi politik Israel yang sedang tegang.
Penundaan sidang ini memicu spekulasi publik tentang dampaknya terhadap proses hukum dan stabilitas politik di Israel.
Dengan reses pengadilan yang membatasi operasional hingga musim gugur, publik kini menanti kelanjutan persidangan yang menjadi salah satu kasus hukum terbesar dalam sejarah negara tersebut.
