RIAU – Menkopolkam Budi Gunawan mengeluarkan instruksi tegas untuk percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.
Status tanggap darurat ini menyusul kekhawatiran serius akan potensi asap lintas batas yang dapat memicu protes dan keberatan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Menkopolkam menekankan bahwa penanganan karhutla merupakan isu strategis yang menyangkut masa depan bangsa.
“Penanganan Karhutla bukan hanya merupakan tugas teknis tetapi juga soal menyelamatkan masa depan bangsa sehingga seluruh jajaran dari pusat hingga daerah agar bertindak cepat dan tegas,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Garuda.Tv. Kamis (24/7/2025)
Instruksi Menkopolkam
Dalam rapat yang dihadiri Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Forkopimda Provinsi Riau serta perwakilan dunia usaha secara langsung maupun daring, Budi Gunawan menyampaikan sejumlah instruksi kunci, antara lain:
- Penentuan target utama untuk memastikan karhutla dapat segera dipadamkan.
- Perintah kepada tim teknis Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan assessment dampak dan rencana pemulihan (recovery).
- Audit menyeluruh pada seluruh konsesi di radius 5 km dari titik panas (hot spot).
- Moratorium sementara untuk izin baru di lahan gambut.
- Penegakan hukum tanpa pandang bulu serta pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar.
Indonesia Siap Terbuka untuk Kerja Sama ASEAN
Dalam forum tersebut, Menkopolkam juga menyampaikan agenda strategis Menteri Lingkungan Hidup yang akan mengundang perwakilan negara-negara ASEAN dalam pertemuan AATHPC (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution).
Ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap pengendalian karhutla berbasis kerja sama regional.
“Pesan tentang Komitmen Indonesia dalam AATHP, langkah-langkah struktural yang telah dijalankan secara berkelanjutan dan adanya political will yang kuat dari pucuk pimpinan tertinggi Bapak Presiden RI serta keterbukaan Indonesia terhadap penguatan kerja sama regional termasuk pengawasan lintas batas secara kolektif,” ucapnya
Perlindungan Rakyat dan Kredibilitas Internasional
Mengakhiri arahannya, Budi Gunawan menegaskan pentingnya kolaborasi total dari seluruh pihak demi menjaga kredibilitas Indonesia di kancah internasional.
“Mengerahkan kapasitas terbaik kita semua untuk melindungi rakyat, lingkungan dan kredibilitas Indonesia di mata internasional,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyusunan langkah-langkah teknis dan taktis oleh seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan.
