BANKGKOK, THAILAND – Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja memanas dengan pengerahan empat kapal perang oleh Angkatan Laut Kerajaan Thailand (RTN) pada Sabtu, 26 Juli 2025.
Langkah ini diambil untuk mendukung pasukan darat di tengah konflik bersenjata yang telah memasuki hari ketiga, menyusul upaya Kamboja memperluas posisi di wilayah sengketa.
Konflik ini dipicu oleh sengketa wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear dan Segitiga Zamrud—titik panas lama antara kedua negara. RTN melancarkan operasi bertajuk “Trat Pikhat Pairee 1” (Serangan Trat 1), menyerang tiga titik di sepanjang perbatasan.
Operasi tersebut berhasil memukul mundur pasukan Kamboja pada Sabtu pagi, dengan serangan Thailand bahkan dilaporkan menjangkau wilayah dalam Kamboja.
Korban dan Evakuasi Massal
Pertempuran sengit telah menelan korban jiwa dan memaksa puluhan ribu warga sipil mengungsi. Thailand mencatat 19 korban tewas, termasuk enam prajurit, sementara Kamboja melaporkan 13 korban, lima di antaranya adalah prajurit.
Lebih dari 100.000 warga dari empat provinsi Thailand—Surin, Buri Ram, Si Sa Ket, dan Ubon Ratchathani—telah dievakuasi ke 300 tempat penampungan darurat.
“Saya tinggal sangat dekat dengan perbatasan. Kami takut karena mereka mulai menembak lagi sekitar pukul 6,” ujar Pro Bak (41), warga Kamboja yang mengungsi bersama keluarganya ke sebuah kuil Buddha.
Suara dentuman artileri yang menggema hingga ke pemukiman sipil menjadi tanda betapa dekatnya medan perang.
Diplomasi di Tengah Ketegangan
Meski konflik meningkat, Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, menegaskan bahwa belum ada deklarasi perang resmi.
“Kami harus berhati-hati. Kami akan mengikuti hukum internasional,” katanya, sambil menyerukan penghentian pertempuran untuk membuka jalan bagi negosiasi damai.
Di sisi lain, Kamboja menggelar pertemuan darurat pada Jumat, 25 Juli 2025, untuk mencari solusi diplomatik. Wakil Perdana Menteri Prak Sokhonn menegaskan pentingnya dialog demi mencegah eskalasi lebih lanjut. Komunitas internasional, termasuk ASEAN dan PBB, turut mendesak gencatan senjata segera.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, selaku Ketua ASEAN, menyatakan optimismenya bahwa kedua negara dapat kembali ke meja perundingan.
Akar Konflik yang Berulang
Sengketa wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear, situs warisan dunia UNESCO, menjadi pemicu utama konflik ini. Meski Mahkamah Internasional pada 1962 menyatakan bahwa kuil tersebut milik Kamboja, ketegangan terus berulang karena akses utama kuil lebih mudah dari sisi Thailand. Sentimen nasionalisme dan propaganda media turut memperparah situasi.
Kamboja dilaporkan telah mengaktifkan kembali wajib militer sejak 14 Juli 2025, menimbulkan spekulasi bahwa negara ini bersiap menghadapi konflik jangka panjang. Thailand pun telah mengerahkan jet tempur F-16 dan tank untuk memperkuat posisi di garis depan.
Dampak dan Kekhawatiran Global
Konflik ini mengancam stabilitas regional dan menghentikan perdagangan lintas batas bernilai miliaran dolar. Penutupan pos lintas batas sejak 23 Juni 2025 telah memengaruhi ekonomi masyarakat di kedua sisi perbatasan.
Komunitas internasional memantau situasi ini dengan cermat. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan keyakinannya bahwa konflik bisa diselesaikan secara damai, sesuai prinsip Piagam ASEAN. China dan Amerika Serikat juga menyerukan penghentian permusuhan demi melindungi warga sipil.
