PATI – Suasana politik di Kabupaten Pati memanas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati akhirnya menyepakati langkah besar dengan mengesahkan hak angket sekaligus membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk proses pemakzulan Bupati Sudewo.
Keputusan ini lahir setelah gelombang aksi demonstrasi yang memuncak pada Rabu (13/8), ketika massa berhasil menduduki gedung DPRD sekitar pukul 13.00 WIB.
Langkah pemakzulan ini digerakkan oleh berbagai fraksi DPRD, yang menilai ada sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang kontroversial.
Ketua Fraksi PKS, Narso, mengungkapkan bahwa polemik pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran tahun 2025 menjadi alasan kuat untuk menggulirkan hak angket.
“Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” kata Narso.
Dukungan senada datang dari Anggota DPRD Fraksi Demokrat, Joni Kurnianto. Ia menegaskan bahwa hak angket digulirkan karena Bupati dinilai melanggar sumpah jabatan.
“Hak angket untuk Bupati karena telah sudah melanggar janji sumpah dari Bupati Pati. Dan muncul kegaduhan di Pati. Hak angket segera terpenuhi,” jelasnya.
Fraksi Gerindra melalui Yeti menilai hak angket menjadi instrumen penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan transparan dan kondusif di wilayah Pati Bumi Mina Tani.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Mahdun menyoroti kebijakan Bupati terkait penetapan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat memicu gejolak di masyarakat, meskipun kebijakan itu kemudian dibatalkan.
“Proses penetapan terkait kenaikan pajak PBB yang dilakukan, meskipun dibatalkan, efek menimbulkan kegaduhan saat ini,” ujarnya.
“Sehingga pemerintahan dapat berhati-hati melakukan kebijakan,” lanjutnya.
Rapat paripurna akhirnya dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, yang secara resmi mengetok palu pengesahan hak angket sekaligus pembentukan Pansus.
“Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” jelasnya.
Dengan terbentuknya pansus ini, DPRD Pati akan memulai proses investigasi mendalam terhadap kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai bermasalah.
Publik kini menantikan hasil penyelidikan yang akan menentukan arah kepemimpinan di Kabupaten Pati.***
