JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung memberikan lampu hijau bagi rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk memangkas sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, sebagai solusi darurat mengatasi kemacetan parah.
Langkah ini diambil untuk memperlebar lajur kendaraan di kawasan yang kerap menjadi “neraka” lalu lintas akibat proyek strategis nasional (PSN).
“Saya menyetujui itu, bahkan ketika mau menutup atau membuka outlet tolnya, saya izinkan. Yang paling penting adalah kemacetan di dalam itu teratasi,” ujar Pramono saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Kemacetan di Jalan TB Simatupang dipicu oleh proyek-proyek PSN, seperti galian pipanisasi air minum dan pembangunan jaringan limbah, yang menyempitkan lajur hingga tersisa satu-dua lajur di beberapa titik.
Proyek ini, ditambah pembangunan complete street oleh Dinas Bina Marga, membuat arus lalu lintas tersendat, terutama pada jam sibuk.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa pemangkasan trotoar, khususnya di area Cibis Park, bertujuan mengembalikan lebar jalan menjadi minimal dua lajur.
“Kami dengan Dinas Bina Marga akan mengambil sedikit trotoar khususnya di TB Simatupang, di area Cibis Park sehingga lebar lajur lalu lintas, paling tidak, kita bisa kembalikan dua lajur,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta.
Namun, kebijakan ini menuai kritik dari warga dan aktivis. Koalisi Pejalan Kaki (KOPEKA) menyebut pemangkasan trotoar bertentangan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang ramah pejalan kaki.
“Kalau Jakarta ingin jadi kota global, maka berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi publik ramah lingkungan harus diutamakan,” ujar Koordinator KOPEKA, Amalia S Bendang
Selain pemangkasan trotoar, Pramono juga menginstruksikan pengaturan buka-tutup pintu tol Cipete-Pondok Labu pada jam sibuk untuk mengurangi antrean kendaraan. Ia juga meminta kontraktor proyek PSN mempercepat penyelesaian galian hingga November 2025, lebih cepat dari target awal Desember 2025. “Saya minta November diselesaikan. Awalnya Desember,” tegas Pramono.
Pemprov DKI turut menyiapkan langkah lain, seperti memperkecil bedeng proyek, menempatkan petugas pengatur lalu lintas, dan melarang keberadaan “Pak Ogah” di lokasi kemacetan.
Pramono menegaskan, hanya polisi, Satpol PP, dan Dishub yang berwenang mengatur lalu lintas.
“Saya tidak ingin ada Pak Ogah di lokasi tersebut,” katanya.
Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa trotoar yang dialihfungsikan akan dikembalikan ke fungsi aslinya setelah proyek selesai. Ia juga berjanji membenahi trotoar di wilayah lain yang tidak terdampak PSN, meski belum memerinci lokasinya.
“Di daerah-daerah yang tidak ada proyek strategis nasionalnya, segera kami lakukan. Waduh banyak (jumlahnya),” imbuhnya.
Kebijakan ini menjadi sorotan karena Jakarta sebelumnya berkomitmen membangun 2.600 kilometer trotoar, namun baru terealisasi sekitar 600 kilometer. Dengan kemacetan TB Simatupang yang terus menjadi keluhan, langkah darurat ini diharapkan dapat meredakan kepadatan, meski tetap memicu perdebatan soal hak pejalan kaki.
