JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menanggapi insiden demonstrasi yang berlangsung pada 25 Agustus 2025 di Jakarta, yang berujung pada kericuhan dan perusakan fasilitas umum. Kejadian tersebut diduga dipicu oleh penyebaran konten provokatif melalui siaran langsung di platform media sosial TikTok.
Sebanyak 351 orang telah diamankan oleh pihak kepolisian sebagai bagian dari upaya penegakan hukum atas insiden tersebut. Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam menjaga ruang siber yang aman dan konstruktif.
Dorongan Pengetatan Filterisasi Konten
Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo menyatakan bahwa platform digital, khususnya media sosial, perlu meningkatkan sistem moderasi konten guna mencegah penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK), termasuk yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Ia menekankan bahwa sistem teknologi yang digunakan semestinya sudah mampu mengidentifikasi dan menindak konten bermasalah secara otomatis.
“Kami mendorong platform-platform digital untuk meningkatkan akurasi sistem deteksi konten mereka. Seharusnya, teknologi yang mereka miliki sudah dapat mengenali konten yang bersumber dari AI, konten yang tidak faktual, maupun konten palsu, dan langsung menurunkannya secara sistematis,” ujar Angga, dikutip Rabu (27/8/2025).
Angga menegaskan bahwa kebijakan penurunan konten tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan sebagai langkah preventif guna menjaga kualitas informasi dan mencegah eskalasi konflik di masyarakat. Ia menilai, ruang digital yang sehat merupakan bagian penting dalam menunjang demokrasi yang matang dan bertanggung jawab.
Perlindungan Demokrasi dari Disinformasi
Lebih lanjut, Angga menjelaskan bahwa fenomena DFK dapat memberikan dampak serius terhadap stabilitas sosial dan integritas demokrasi, terutama jika informasi yang menyesatkan diviralkan secara masif dan tidak proporsional.
“Kami tidak ingin demokrasi kita dicederai oleh narasi-narasi yang tidak akurat. Misalnya, konten live yang menyebutkan terjadi pembakaran di suatu lokasi, padahal faktanya tidak demikian. Bahkan ada yang memutar ulang peristiwa lama seolah-olah baru terjadi hari ini,” imbuhnya.
Pemerintah, menurut Angga, memiliki komitmen untuk memastikan bahwa setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada regulasi nasional dan turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, inklusif, dan akuntabel.
Kronologi Insiden dan Tindak Lanjut
Demonstrasi pada 25 Agustus 2025 yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh setelah tersebarnya sejumlah konten provokatif melalui media sosial. Beberapa fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan. Aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan situasi dan telah mengamankan ratusan orang yang diduga terlibat.
Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform digital untuk memperkuat literasi digital serta mencegah penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap menjadi wahana aspirasi yang produktif dan tidak menjadi alat penyebaran hoaks maupun provokasi,” tutup Angga.
