JAKARTA — Nama Ferry Juliantono tengah mencuri perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantiknya sebagai Menteri Koperasi, menggantikan Budi Arie Setiadi dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025.

Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan sinyal percepatan agenda besar pemerintah dalam membangun koperasi desa dan kelurahan sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Politikus Partai Gerindra kelahiran Jakarta, 27 Juli 1967 ini bukan sosok baru di lingkar kebijakan koperasi.

Sebelumnya, ia menjabat Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) sejak 21 Oktober 2024 dan dikenal aktif mendorong penguatan koperasi di tingkat akar rumput.

Kini, dengan posisi barunya sebagai Menteri, Ferry diharapkan mempercepat konsolidasi program strategis yang sudah ia rancang sejak masih di kursi wakil.

Rekam jejak Ferry di dunia kerakyatan cukup panjang. Ia dikenal sebagai aktivis buruh, tani, dan nelayan, sekaligus tokoh yang mendorong digitalisasi koperasi serta perluasan ekosistem pembiayaan inklusif.

Latar belakang ini menjadikannya figur yang dipandang siap menjawab tantangan koperasi di era Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi berbasis gotong royong.

Latar Belakang & Pendidikan

Ferry menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran (1993), lalu melanjutkan pascasarjana Hubungan Internasional di Universitas Indonesia (2006) dengan fokus Ekonomi Politik Internasional.

Basis akademik ini memperkuat pendekatan teknokratisnya dalam merancang kebijakan koperasi dan UMKM.

Aktivisme & Organisasi

Sebelum menapaki karier politik, Ferry dikenal sebagai aktivis vokal.

Ia pernah tersandung kasus hukum saat memimpin aksi menolak kenaikan harga BBM pada 2008, yang berujung hukuman satu tahun penjara pada 2009.

Meski demikian, rekam jejak tersebut dipandang sebagai bagian dari “biaya sosial” perjalanan aktivismenya.

Sejak 2005, ia dipercaya memimpin Dewan Tani Indonesia (DTI) dan menjabat Wakil Direktur Pelaksana Inkoptan.

Keterlibatannya di organisasi petani dan nelayan membuatnya akrab dengan problem agraria dan distribusi pangan, yang kini ia terjemahkan ke dalam kebijakan koperasi nasional.

Karier Politik

Di Partai Gerindra, Ferry menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP periode 2020–2025. Ia juga pernah duduk sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

Saat menjadi Wamenkop, Ferry memimpin Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, sebuah program prioritas nasional yang kini memasuki tahap penguatan operasional.

Program dan Kondisi Terkini

Per Juni 2025, Ferry melaporkan 80.133 koperasi desa/kelurahan telah terbentuk, dengan sekitar 63 ribu di antaranya sudah berbadan hukum.

Tahapan berikutnya fokus pada penguatan pembiayaan, pendampingan kelembagaan, serta digitalisasi tata kelola.

Pemerintah menargetkan koperasi desa menjadi tulang punggung ekonomi gotong royong nasional.

Satgas yang dipimpin Ferry juga tengah merampungkan regulasi turunan, membuat titik percontohan di 38 provinsi, serta menyiapkan integrasi digital melalui microsite dan basis data koperasi.

Tiga Pekerjaan Rumah Besar

Legalitas & Tata Kelola: memastikan seluruh Kopdes/Kel berjalan efektif dengan audit sederhana dan sistem pendampingan.
Akses Pembiayaan: memperluas permodalan melalui LPDB, Himbara, BPR, hingga fintech berizin dengan mitigasi risiko yang kuat.
Digitalisasi End-to-End: mencakup data anggota, transaksi, hingga rantai pasok agar koperasi mampu bersaing dengan pelaku usaha besar.

Tantangan Kebijakan

Kelembagaan koperasi: sebagian besar koperasi masih berusia muda dan membutuhkan pembinaan intensif.

Sinkronisasi regulasi pusat-daerah: termasuk soal aset desa dan distribusi komoditas strategis.

Dampak nyata ke UMKM dan petani: penguatan offtaker, literasi keuangan, dan pemangkasan rantai distribusi agar manfaat benar-benar dirasakan masyarakat bawah.

Fakta Singkat Ferry Juliantono

Lahir: Jakarta, 27 Juli 1967

Pendidikan: Unpad (1993), UI (2006)

Organisasi: Ketua Umum DTI, Wakil Direktur Pelaksana Inkoptan

Partai: Wakil Ketua Umum Gerindra (2020–2025)

Jabatan Pemerintah: Wamenkop (2024), Menkop (2025) ***