JAKARTA – Pembangunan tanggul laut sepanjang 2–3 kilometer di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, memicu keluhan para nelayan. Struktur beton ini dinilai menghambat akses perlintasan kapal, memaksa nelayan memutar lebih jauh untuk mencari ikan.
Video keluhan nelayan yang diunggah akun Instagram @cilincinginfo menjadi viral, menyoroti dampak proyek terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir.
Seorang nelayan dalam video tersebut mengungkapkan kekecewaannya. “Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Ini kurang lebih ada 2–3 kilometer panjangnya. Awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini,” ujarnya, dikutip Rabu (10/9/2025).
Tanggul laut ini merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), yang bertujuan menahan banjir rob di wilayah Jakarta.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi.
“Saya koordinasi dengan pihak terkait ya. Iya (termasuk proyek tanggul laut bersama pemerintah pusat),” ucap Hasudungan.
Proyek NCICD sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk melindungi ibu kota dari ancaman banjir rob yang kian parah akibat kenaikan muka air laut.
Namun, keberadaan tanggul ini menuai polemik karena mengganggu aktivitas nelayan, yang mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan utama.
Para nelayan mengeluhkan penurunan hasil tangkapan ikan karena rute yang semakin panjang, meningkatkan biaya operasional seperti bahan bakar.
Warga Cilincing berharap pemerintah segera memberikan solusi, seperti membuka jalur alternatif atau menyediakan kompensasi bagi nelayan terdampak.
Hingga kini, diskusi antara Pemprov DKI dan pihak terkait masih berlangsung untuk menangani dampak proyek ini.
Pembangunan tanggul laut di Jakarta bukanlah isu baru. Sebelumnya, proyek serupa di wilayah lain seperti Tangerang juga memicu protes karena dampaknya terhadap nelayan lokal.
Dengan anggaran besar dan tujuan mitigasi bencana, pemerintah dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat pesisir.
