PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menunjuk Sebastien Lecornu, loyalisnya yang berusia 39 tahun, sebagai Perdana Menteri Prancis pada Selasa (9/9/2025). Langkah ini diambil untuk memperkuat pemerintahan minoritas Macron di tengah dinamika politik yang kompleks, menegaskan komitmennya pada agenda reformasi pro-bisnis.
Lecornu, mantan anak didik konservatif yang mendukung pencalonan Macron pada 2017, dipercaya untuk menavigasi tantangan politik dengan pendekatan kolaboratif.
Dalam langkah yang tidak biasa, Macron meminta Lecornu bernegosiasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen untuk mencapai kompromi terkait anggaran dan kebijakan lainnya sebelum membentuk kabinet.
“Presiden Republik telah mempercayakan saya tugas membangun pemerintahan dengan arah yang jelas: mempertahankan kemerdekaan dan kekuasaan kami, mengabdi kepada rakyat Prancis, serta stabilitas politik dan kelembagaan,” tulis Lecornu di X, dikutip Reuters.
“Saya ingin berterima kasih atas kepercayaan yang telah ditunjukkannya kepada saya dengan mengangkat saya sebagai Perdana Menteri,” imbuhnya.
Penunjukan Lecornu menandakan tekad Macron untuk mempertahankan reformasi ekonominya, termasuk kebijakan pemotongan pajak untuk bisnis dan individu kaya serta kenaikan usia pensiun.
Namun, keputusan ini muncul di tengah tekanan politik setelah partai sayap kiri La France Insoumise (LFI) mengancam memakzulkan Macron karena penolakannya terhadap kandidat koalisi mereka untuk posisi perdana menteri.
Langkah Macron ini dipandang sebagai upaya strategis untuk menjaga stabilitas di tengah parlemen yang terpecah.
Lecornu, dengan pengalaman politiknya, diharapkan mampu menjalin kerja sama lintas partai guna mendorong agenda pemerintah. Meski demikian, tantangan besar menanti, terutama dalam menyusun anggaran 2025 yang dapat diterima semua pihak.
Konteks Politik Prancis dan Tantangan ke Depan
Penunjukan Lecornu terjadi di tengah gejolak politik pasca-pemilihan parlemen dadakan yang dimenangkan aliansi Front Populer Baru (NFP), namun gagal meraih mayoritas mutlak. Ketidakpastian ini memaksa Macron untuk mencari keseimbangan antara mempertahankan visi reformasinya dan meredam ketegangan dengan oposisi.
