JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi petani Indonesia, mulai dari penyerapan hasil panen yang tersendat hingga maraknya praktik persaingan harga tidak sehat yang melibatkan peredaran gula rafinasi di pasar tradisional.
Dalam pernyataan yang disampaikan setelah rapat terbatas mengenai komoditas gula dan jagung di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Kamis (11/9/2025), Sudaryono menegaskan langkah tegas yang diambil oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yaitu menghentikan impor jagung dan gula industri. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus untuk membeli gula petani yang tidak terjual di pasar.
“Negara hadir membantu petani. Kita sudah putuskan bahwa produktivitas jagung kita sudah tinggi, sehingga tidak akan ada lagi importasi jagung dan gula industri. Realisasinya sudah sekitar 70 persen, dan keputusannya adalah kita stop dulu supaya produksi dalam negeri bisa terserap dengan baik,” tegas Sudaryono.
Indonesia saat ini mengalami surplus gula sekitar 1 juta ton, meskipun ekspor masih menjadi opsi. Namun, Sudaryono menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi.
“Kalau bisa terserap dalam negeri, tentu itu prioritas. Untuk jagung pakan misalnya, serapannya harus sepenuhnya dari petani kita. Begitu juga gula, harus dioptimalkan penyerapan dari produksi dalam negeri,” ujar Sudaryono yang juga merupakan anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah.
Ia menambahkan, kebutuhan jagung untuk pakan ternak dan industri bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri, asalkan ada hilirisasi yang baik. “Sekitar 600 ribu ton kebutuhan jagung industri itu sebenarnya bisa kita substitusi dari panen petani kita,” ujarnya.
Namun, meski surplus gula tercatat, Sudaryono mengingatkan adanya masalah serius terkait kebocoran gula rafinasi ke pasar tradisional. Gula rafinasi yang seharusnya hanya digunakan untuk industri makanan dan minuman justru dijual dengan harga lebih murah di pasar, sehingga mengganggu serapan gula petani.
“Kalau gula rafinasi bocor ke pasar, harganya jauh lebih murah daripada gula konsumsi dari petani. Dampaknya, serapan gula petani macet hingga seratus ribu ton,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa praktik ini merugikan petani dan harus ditindak tegas.
Sebagai solusi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun untuk membeli gula petani yang tidak terjual melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Ini mirip dengan mekanisme yang diterapkan pada penyerapan gabah oleh Bulog, di mana negara membeli produk yang tidak terserap pasar untuk menjaga harga tetap stabil.
“Kita hadir untuk membantu gula yang tidak terserap pasar. Ini sama seperti gabah, bukan berarti semua dibeli pemerintah, tapi yang tidak terserap pasar kita bantu beli agar harga dan kesejahteraan petani tetap terjaga,” ujar Sudaryono.
Lebih lanjut, Sudaryono memastikan bahwa anggaran tersebut cukup untuk menutup kebutuhan serapan, namun jika ternyata tidak mencukupi, pemerintah siap mengajukan tambahan dana. Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan secara menyeluruh. Pemerintah menargetkan agar pada tahun ini Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, maupun gula konsumsi, dan berupaya memenuhi kebutuhan gula industri secara bertahap dari dalam negeri.
“Kalau produksi dalam negeri naik, otomatis PDB ikut naik, perputaran ekonomi terjadi, dan kesejahteraan rakyat meningkat. Itu arah kebijakan Presiden, yaitu menekan impor, mengutamakan produksi nasional, dan menghadirkan negara di tengah petani,” pungkas Wamentan Sudaryono.
