JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah memiliki cadangan dana yang solid untuk mendukung program pembangunan nasional, meskipun penerimaan pajak mengalami perlambatan di semester pertama 2025. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran publik terkait stabilitas keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global.
Purbaya menjelaskan bahwa sisa anggaran lebih (SAL) dari APBN tahun sebelumnya menjadi bantalan utama. “Seandainya (penerimaan pajak) di bawah target pun tidak usah takut. Tahun lalu masih ada sisa anggaran lebih (SAL) yang cukup banyak. Jadi, Anda enggak usah takut pemerintah enggak punya uang untuk membangun,” ujar Purbaya dengan tegas.
Data terbaru menunjukkan SAL APBN 2025 mencapai Rp457,5 triliun, yang siap dimanfaatkan secara strategis. Pemerintah berencana mengalokasikan Rp16 triliun dari dana tersebut untuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, guna memperkuat ekonomi akar rumput.
Selain itu, Rp85,6 triliun akan digunakan untuk menutup pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini, memastikan kelancaran belanja negara tanpa mengganggu target pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, Purbaya mengakui adanya tantangan serius dalam penerimaan pajak. Pada paruh pertama 2025, serapan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mengalami penurunan signifikan.
Faktor pemicu utama adalah melambatnya konsumsi rumah tangga serta kinerja ekonomi domestik yang cenderung lesu, dipengaruhi oleh ketidakpastian global seperti fluktuasi harga komoditas dan inflasi.
Namun, Menkeu tetap optimis terhadap pemulihan. Ia memprediksi tren penerimaan pajak akan membaik mulai triwulan terakhir tahun ini, khususnya dari Oktober hingga Desember 2025.
Keyakinan ini didasari oleh sejumlah inisiatif stimulus pemerintah, termasuk penyuntikan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank besar. Dana tersebut ditargetkan untuk mendorong sektor riil, seperti UMKM dan infrastruktur, sehingga bisa memacu aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Pernyataan Purbaya ini datang di saat perekonomian Indonesia menghadapi tekanan eksternal, termasuk dampak dari perlambatan perdagangan dunia. Dengan adanya jaminan ini, diharapkan investor dan masyarakat lebih percaya diri terhadap prospek keuangan negara.
Pemerintah juga terus memantau indikator makroekonomi untuk menyesuaikan kebijakan fiskal guna mencapai target pertumbuhan 5,2% sepanjang 2025.
