RIYADH, ARAB SAUDI – Kerajaan Arab Saudi menyatakan kegembiraan mendalam atas langkah bersejarah empat negara Barat—Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal—yang secara resmi mengakui kedaulatan Negara Palestina pada Minggu, 21 September 2025.
Pengakuan ini tidak hanya memperkuat solidaritas internasional, tetapi juga menjadi momentum krusial dalam upaya perdamaian Timur Tengah, di tengah ketegangan yang terus membara di wilayah tersebut.
Keputusan kolektif ini langsung mendapat sambutan antusias dari Riyadh, yang melihatnya sebagai komitmen konkret terhadap solusi dua negara.
Sebaliknya, Israel menanggapi dengan nada getir, menilai langkah tersebut justru merugikan upaya keamanan regional.
Pengakuan oleh empat negara tersebut kini menempatkan jumlah pendukung Palestina mencapai hampir 140 negara anggota PBB, menandai pergeseran signifikan dalam dinamika geopolitik global.
Respons Positif dari Kementerian Luar Negeri Saudi
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin pagi waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menekankan dampak positif pengakuan ini terhadap proses damai.
“Langkah tersebut mencerminkan komitmen serius keempat negara Barat… untuk mendukung proses perdamaian dan memajukan solusi dua negara,” tulis pernyataan tersebut.
Lebih lanjut, kementerian itu berharap momentum ini akan menular ke negara-negara lain.
“Kerajaan berharap lebih banyak negara mengakui Negara Palestina dan mengambil langkah-langkah positif lebih lanjut, yang akan berkontribusi dalam memenuhi aspirasi rakyat Palestina untuk hidup damai di tanah mereka dan memungkinkan Otoritas Palestina untuk memenuhi tugasnya menuju masa depan yang aman, stabil, dan makmur bagi rakyat Palestina,” tambah pernyataan itu, sebagaimana dilaporkan Al Arabiya English.
Langkah Saudi ini sejalan dengan posisi konsisten Riyadh dalam mendukung hak Palestina, termasuk melalui inisiatif diplomatik di forum internasional seperti Liga Arab dan PBB.
Analis internasional memandang pengakuan ini sebagai katalisator potensial untuk negosiasi lanjutan, terutama pasca-eskalasi konflik Gaza yang telah menewaskan ribuan nyawa sejak Oktober 2023.
Reaksi Keras dari Israel dan Proyeksi Masa Depan
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyebut pengakuan tersebut sebagai “hadiah besar bagi terorisme,” sebuah pernyataan yang mencerminkan ketegangan mendalam antara Tel Aviv dan sekutu Baratnya. Respons sinis ini datang di tengah upaya diplomatik Israel untuk mempertahankan status quo di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Pengamat geopolitik memperkirakan gelombang pengakuan akan terus bergulir. Negara-negara Eropa seperti Prancis disebut-sebut bakal mengikuti jejak pada pekan ini, bertepatan dengan Sidang Umum PBB di New York.
Sidang tersebut diharapkan menjadi panggung bagi diskusi mendalam soal resolusi konflik Israel-Palestina, termasuk isu bantuan kemanusiaan dan pembentukan pemerintahan transisi.
Mengapa Pengakuan Ini Penting bagi Perdamaian Timur Tengah?
Secara historis, pengakuan negara merupakan fondasi utama dalam hukum internasional. Bagi Palestina, ini berarti legitimasi lebih besar di panggung global, yang bisa mempercepat akses ke lembaga seperti Bank Dunia atau WTO.
Bagi komunitas internasional, langkah ini menegaskan komitmen terhadap Resolusi PBB 242 dan 338, yang menekankan penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan.
Hingga kini, Amerika Serikat dan beberapa sekutunya tetap menahan diri, dengan alasan pengakuan harus melalui kesepakatan bilateral.
Namun, tekanan dari sekutu Eropa dan Oseania seperti Inggris serta Australia menunjukkan perubahan angin politik, terutama di era pasca-pandemi di mana isu hak asasi manusia semakin mendominasi agenda global.
