JAKARTA – Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menyerukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para pemimpin Eropa untuk segera mengambil tindakan guna menjamin distribusi makanan dan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Seruan ini muncul menyusul krisis kelaparan yang semakin memburuk di wilayah yang telah lama diblokade oleh Israel.
“Trump harus memahami bahwa dia tidak akan dapat memulai rencana perdamaian apa pun jika makanan tidak segera diberikan kepada penduduk Gaza,” tulis Petro dalam unggahannya di platform X, Kamis (2/10/2025), dilansir dari Anadolu.
Pernyataan itu menanggapi peluncuran rencana 20 poin yang diumumkan Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada awal pekan. Rencana tersebut mencakup penghentian permusuhan, pembebasan sandera, serta pembentukan otoritas transisi di Gaza. Namun, Petro memperingatkan bahwa inisiatif damai tersebut tidak akan berjalan jika krisis kemanusiaan tidak ditangani secara serius.
Tidak hanya menyampaikan kritik, Petro juga mengambil langkah tegas. Ia memerintahkan pengusiran seluruh delegasi diplomatik Israel dari Kolombia, setelah dua warga negaranya ditahan oleh pasukan Israel saat ikut dalam armada bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Sebelumnya, angkatan laut Israel menyerang Armada Global Sumud, yang membawa ratusan aktivis dari berbagai negara dan mencoba menyalurkan bantuan ke Gaza. Menurut penyelenggara, lebih dari 450 aktivis ditahan. Meski begitu, menurut laporan dari Komite Internasional untuk Mematahkan Pengepungan Gaza (ICBSG), kapal Marinette masih terus melanjutkan pelayaran menuju Gaza.
“Masih ada kapal yang tiba di Gaza. Jangan hentikan mereka. Paksa makanan dari seluruh dunia untuk datang,” tegas Petro.
Ia juga menyoroti sikap negara-negara Barat: “Amerika Serikat dan Eropa akan kehilangan semua rasa kebebasan dan demokrasi jika mereka membiarkan orang-orang diculik hanya karena mereka membawa makanan bagi orang-orang yang kelaparan.”
Petro kemudian menyerukan kepada Grup Den Haag—koalisi negara-negara seperti Kolombia, Afrika Selatan, Bolivia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, dan Senegal—untuk mengorganisir “pemogokan umum di seluruh dunia.”
Israel telah memberlakukan blokade ketat terhadap Gaza selama hampir 18 tahun. Sejak Maret lalu, pengepungan diperketat, termasuk penutupan perbatasan dan pelarangan pengiriman makanan serta obat-obatan, yang memicu lonjakan kelaparan di wilayah berpenduduk 2,4 juta jiwa tersebut.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 66.200 warga Palestina, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga hak asasi manusia terus memperingatkan bahwa kondisi Gaza semakin tidak layak huni, dengan kelaparan dan wabah penyakit yang menyebar cepat.
