MADRID, SPANYOL – Parlemen Spanyol resmi memberlakukan embargo senjata total terhadap Israel pada Rabu (8/10/2025), dalam upaya tegas menekan eskalasi perang di Gaza yang telah menewaskan ribuan warga sipil. Keputusan kontroversial ini disahkan dengan suara tipis, menandai pergeseran drastis kebijakan luar negeri Spanyol di tengah krisis Timur Tengah.

Dekrit tersebut, yang sebenarnya mulai berlaku sejak bulan lalu sebagai bagian dari paket sanksi luas terhadap Israel, kini mendapat pengakuan legislatif formal. Langkah ini melarang segala bentuk ekspor dan impor teknologi pertahanan, termasuk peralatan berpotensi penggunaan ganda, ke dan dari Israel.

Lebih lanjut, dekrit itu juga memblokir akses kapal atau pesawat yang mengangkut bahan bakar maupun material militer ke wilayah Spanyol, termasuk pelabuhan dan ruang udara nasional.

Pemungutan suara di parlemen berlangsung sengit, dengan dukungan krusial dari partai sayap kiri ekstrem Podemos yang bergabung dengan koalisi pemerintah. Tanpa suara mereka, dekrit berisiko gagal.

Debat pra-pemungutan pada Selasa (7/10/2025) menyoroti perbedaan tajam di antara fraksi politik, di mana Menteri Ekonomi Spanyol Carlos Cuerpo membela kebijakan ini sebagai “langkah tegas dan menjadi perintis di level internasional.”

Meski demikian, tidak semua pihak puas dengan isi dekrit. Pemimpin Podemos, Ione Belarra, mengkritik keras pemerintah, menyebutnya sebagai “embargo palsu” karena dugaan kelanjutan kontrak senjata yang ada. Belarra bahkan menuduh Madrid masih mengizinkan empat kapal milik Amerika Serikat yang membawa peralatan militer berlabuh di pelabuhan Spanyol, dengan tujuan akhir ke Israel.

“Pemerintah harus bertindak lebih jauh dengan membatalkan kontrak yang ada serta memutuskan semua hubungan dengan Israel,” tegas Belarra dalam sidang parlemen.

Keputusan ini muncul di tengah tekanan internasional yang semakin membesar terhadap Israel atas operasi militer di Gaza, yang dimulai sejak Oktober 2023 dan telah memicu gelombang protes global. Spanyol, di bawah Perdana Menteri Pedro Sánchez, menjadi salah satu negara Uni Eropa pertama yang mengadopsi sanksi seketat ini, mengikuti pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Madrid pada Mei 2024.

Analis politik menilai langkah ini bisa memengaruhi dinamika ekspor senjata Eropa secara keseluruhan, meski volume perdagangan Spanyol-Israel relatif kecil dibandingkan mitra besar seperti Jerman atau Prancis.

Dari sisi ekonomi, embargo ini berpotensi memukul industri pertahanan Spanyol yang bergantung pada rantai pasok global, meski pemerintah menjanjikan diversifikasi ke mitra non-konflik.

Di arena internasional, dekrit ini diharapkan mendorong negara-negara lain di Eropa untuk mengikuti jejak, terutama setelah laporan PBB yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Gaza.

Hingga kini, Kementerian Luar Negeri Spanyol belum merilis pernyataan lanjutan pasca-pengesahan, tetapi pejabat tinggi menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.