GAZA, PALESTINA – Tiga faksi utama Palestina Hamas, Jihad Islam, dan PFLP—menyatakan penolakan tegas terhadap intervensi asing dalam urusan pemerintahan Gaza usai gencatan senjata. Mereka menegaskan, hanya rakyat Palestina yang berhak menentukan masa depan wilayah tersebut.
Pernyataan ini muncul sehari setelah kesepakatan tahap pertama gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang dikaitkan dengan inisiatif kontroversial dari Gedung Putih.
Pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat (10/10/2025) itu tidak hanya memuji ketangguhan rakyat Gaza yang berhasil menggagalkan upaya pemindahan paksa penduduk oleh Israel, tetapi juga menyerukan pertemuan nasional mendesak untuk menyatukan front Palestina. Langkah ini diharapkan mampu merumuskan strategi jangka panjang, termasuk rekonstruksi lembaga negara di atas prinsip kemitraan dan transparansi.
Namun, keikutsertaan Fatah—faksi utama di balik Otoritas Palestina—masih menjadi tanda tanya besar, yang berpotensi memicu friksi lebih lanjut di antara kelompok-kelompok Palestina.
Penolakan keras ini secara spesifik menyasar rencana 20 poin yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, yang mencakup pembentukan “Dewan Perdamaian” internasional baru. Dewan tersebut dirancang untuk mengawasi otoritas sementara Gaza, yang akan dipimpin oleh para teknokrat independen.
Trump disebut akan memimpin dewan itu sendiri, dengan keterlibatan tokoh seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Meski rencana ini menjadi dasar kesepakatan gencatan senjata awal, faksi-faksi Palestina memandangnya sebagai upaya kolonialisme baru yang mengancam kedaulatan mereka.
“Kami kembali menolak perwalian asing apa pun, dan kami menekankan bahwa sifat administrasi Jalur Gaza dan lembaga-lembaganya adalah masalah internal Palestina yang akan ditentukan oleh komponen nasional rakyat kami secara langsung,” tegas pernyataan bersama Hamas, Jihad Islam Palestina, dan PFLP, seperti dilansir Al Jazeera pada Sabtu (11/10/2025).
Kelompok-kelompok ini juga menyoroti peran heroik warga Gaza dalam menangkal rencana deportasi massal Israel, yang selama ini menjadi momok utama konflik berkepanjangan. Dengan gencatan senjata tahap pertama yang baru saja disetujui, Gaza kini berada di persimpangan: apakah akan bangkit melalui persatuan internal, atau justru terperangkap dalam jaringan pengaruh eksternal?
Pertemuan nasional yang diusulkan diharapkan menjadi katalisator, meski tantangan logistik dan politik tetap menjulang tinggi.
“Ini akan menyatukan posisi Palestina, merumuskan strategi nasional yang komprehensif, dan membangun kembali lembaga-lembaga nasional kami di atas fondasi kemitraan, kredibilitas, dan transparansi,” tambah pernyataan tersebut, menekankan visi rekonstruksi pasca-konflik.
Sementara itu, ketidakpastian mengenai struktur pemerintahan Gaza ke depan terus membayangi upaya perdamaian. Apakah inisiatif Trump akan runtuh di bawah tekanan penolakan Palestina, atau justru memicu negosiasi baru?
Pengamat internasional menilai, kesatuan faksi Palestina kali ini bisa menjadi turning point, tapi hanya jika Fatah ikut bergabung. Situasi ini tak hanya memengaruhi stabilitas Gaza, tapi juga dinamika geopolitik yang lebih luas di kawasan.
