JAKARTA — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bersepakat memperbarui cara mengukur ketahanan nasional Indonesia.
Langkah ini dilakukan agar pengukuran tidak hanya bertumpu pada data dan laporan statistik, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata masyarakat dalam menjaga harmoni, toleransi, dan semangat kebangsaan.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Diskusi Kelompok Kerja (Pokja)
Restrukturisasi Model Gatra Ideologi dalam Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional” yang berlangsung di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (16/10).
Kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina serta Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI, Marsekal Pertama TNI Aldrin Petrus Mongan
Dalam pemaparannya, Dr. Rima Agristina menegaskan bahwa upaya mengukur ketahanan ideologi nasional sudah dilakukan, namun masih menghadapi kendala pada validitas dan ketersediaan data.
Beberapa indikator yang digunakan bersifat terlalu abstrak dan sulit diukur secara objektif, berbeda dengan indikator ekonomi seperti kemiskinan atau pertumbuhan pendapatan.
“Ketahanan nasional tidak cukup diukur dari seberapa banyak dokumen atau kebijakan yang dibuat. Ia harus terlihat dari kehidupan sehari-hari: apakah masyarakat kita rukun, apakah ada rasa saling menghormati, dan apakah semua kelompok merasa dilindungi oleh negara,” ujar Rima.
Karena itu, BPIP mendorong agar model ketahanan nasional berbasis Pancasila lebih menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan, terutama dalam konteks hubungan antaragama, suku, dan kepercayaan.
Sila pertama, misalnya, sebaiknya difokuskan pada harmonisasi dan toleransi antarumat beragama, bukan sekadar peningkatan tingkat religiusitas formal.
Sementara itu, Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan dari Lemhannas menjelaskan bahwa pengukuran ketahanan nasional selama ini masih bergantung pada data dari BPS, Bappeda, dan kementerian/lembaga terkait. Namun, banyak data sosial dan ideologis yang sulit diperoleh atau tidak terintegrasi dengan baik.
“Kita memerlukan kerja sama lintas lembaga agar data yang kita gunakan tidak parsial. Lemhannas siap bekerja sama dengan BPIP, Kementerian Agama, BPS, hingga perguruan tinggi seperti UGM untuk menyusun indikator yang lebih akurat dan sederhana,” ungkap Aldrin.
Keduanya sepakat, penguatan data dan sinergi antar lembaga menjadi kunci agar pengukuran ketahanan nasional benar-benar mencerminkan kondisi riil bangsa di lapangan.
Diskusi juga menyoroti tantangan baru di era digital, seperti meningkatnya polarisasi sosial dan ujaran kebencian di media sosial.
Fenomena echo chamber, di mana masyarakat hanya mendengar informasi dari kelompok yang sependapat dinilai berpotensi menurunkan rasa saling percaya dan memperlemah persatuan nasional.
“Ketahanan nasional sekarang bukan hanya tentang ancaman fisik, tetapi juga tentang ancaman digital. Polarisasi di media sosial bisa menggerus semangat gotong royong dan saling menghargai,” kata Rima.
Karena itu, BPIP dan Lemhannas akan mempertimbangkan indikator kerawanan sosial digital, seperti tingkat ujaran kebencian, eksklusivitas kelompok, serta akses masyarakat terhadap informasi yang seimbang.
Menghidupkan Nilai Pancasila Lewat Indikator yang Nyata
Dalam pembahasan, setiap sila Pancasila juga dibedah untuk menghasilkan indikator yang lebih mudah diukur dan relevan.
Misalnya, Sila pertama: harmonisasi antaragama dan kebebasan beribadah; Sila kedua: perlindungan hak asasi manusia, anak, perempuan, dan kelompok rentan; Sila ketiga: partisipasi warga dalam kegiatan kebangsaan dan upacara nasional; Sila keempat: proses pengambilan keputusan yang inklusif dan demokratis; Sila kelima: pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal seperti Pela Gandong di Maluku juga diusulkan menjadi bagian dari indikator ketahanan sosial, karena terbukti mampu memperkuat solidaritas dan mencegah konflik.
Menuju Ketahanan Nasional yang Lebih Relevan dan Inklusif
Sebagai tindak lanjut, BPIP dan Lemhannas akan membentuk tim penyempurnaan indikator ketahanan nasional yang lebih sederhana, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila.
Model baru ini diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan bangsa dari bawah.
“Ketahanan nasional sejati terlihat dari masyarakat yang hidup rukun, saling menghormati, dan bekerja sama. Itulah semangat Pancasila yang harus terus dijaga,” tutup Rima Agristina.
