JAKARTA – Kementerian Hukum ajukan 6,8 hektare lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Tangerang.
Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta bertemu Menteri Sosial Gus Ipul untuk koordinasi rencana.
“Luas tanah itu kurang lebih secara keseluruhan ada 10 hektare, namun dari 10 hektare tersebut ada 6,8 hektare yang memang kami siapkan untuk Sekolah Rakyat,” jelas Nico, dikutip dari laman Kemensos, Jumat (31/10/2025).
Lahan berada di permukiman dengan kontur rata, dipandang strategis untuk gedung sekolah dan fasilitas pendukung.
Kemenkum sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum soal standar pembangunan Sekolah Rakyat.
“Di Kementerian PU itu ternyata sudah ada standar dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Dan juga kami mendengar di dalam pembangunan Sekolah Rayat, anggaran itu sudah disiapkan dari Kementerian PU,” ungkapnya.
Kemenkum juga berniat mendukung pembangunan kelas dan asrama agar fasilitas sekolah lengkap saat diserahkan.
“Sehingga Pak Menteri Hukum berkeinginan dalam penyerahan nanti, itu setidaknya ada tanah, beserta kelas dan asramanya,” ucap Nico.
Menteri Sosial Gus Ipul apresiasi langkah Kemenkum dan menyebut sinergi ini patut dihargai.
“Menurut saya ini hal yang harus saya apresiasi, rasa hormat saya, di mana tiba-tiba punya kemauan, niat yang ditunaikan oleh Pak Menteri Hukum, dari awal bicara sama saya, mau serahkan (lahan) ini ke Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat rintisan dan 104 Sekolah Rakyat permanen sedang direncanakan di seluruh Indonesia.
“Kalau ini bisa segera dibangun juga, saya bersyukur nanti tahun 2026, asrama sama kelasnya sudah cukup banget,” pungkas Gus Ipul.***
