JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali indikasi penyimpangan dalam proses pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam skala besar. Penyelidikan ini menargetkan praktik mark up harga tanah dan skema jual beli aset negara yang tidak wajar.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menekankan bahwa tahap awal investigasi hanya menyorot aspek akuisisi lahan, bukan operasional proyek kereta cepat secara keseluruhan.
“Materinya itu terkait dengan lahan, bukan masalah proses proyeknya. Ini ada beberapa komponen, yang kami lidik adalah soal pembebasan lahan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Asep menjamin bahwa KPK tidak mengganggu kelancaran proyek strategis nasional Whoosh. Namun, lembaga antirasuah itu berkomitmen mengusut tuntas pihak yang diduga menyalahgunakan momentum proyek untuk kepentingan pribadi.
“Kalau ada oknum yang memanfaatkan proyek ini untuk mengambil keuntungan, misalnya harga tanah yang seharusnya Rp10 malah dibayar Rp100. Itu tidak wajar, keuntungan yang tidak sah seperti itu harus dikembalikan kepada negara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Asep mengungkap adanya pola mencurigakan di mana tanah milik negara dijual kembali ke pemerintah melalui pengondisian proses pembebasan lahan oleh oknum tertentu.
“Ada oknum yang menjual kembali tanah milik negara kepada negara. Jadi, kami tidak sedang mempermasalahkan Whoosh-nya, tapi indikasi bahwa uang negara keluar untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibayar,” tuturnya.
Jika terbukti ada pembayaran berlebih atau inflasi harga lahan, KPK akan memaksa pengembalian dana ke kas negara untuk meminimalkan dampak kerugian.
“Kalau pembayarannya wajar, tentu tidak akan kami perkarakan. Tapi kalau tidak wajar, apalagi tanahnya milik negara, uang itu harus dikembalikan karena negara dirugikan,”terangnya.
Saat ini, tim penyidik KPK masih memetakan lokasi lahan bermasalah, termasuk di area Halim (Jakarta), Bandung, hingga Tegalluar sepanjang jalur KCJB.
“Nanti kita tunggu bersama, apakah di Halim, Bandung, atau Tegalluar. Yang jelas, ini fokusnya pada pengadaan lahannya,” tutupnya.
Penyelidikan KPK ini menjadi sorotan publik mengingat proyek Whoosh merupakan infrastruktur vital yang menelan biaya triliunan rupiah.
Langkah antirasuah diharapkan dapat menjaga integritas pengelolaan anggaran negara tanpa menghambat target operasional kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.
