JAKARTA – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan bahwa penyelesaian jangka panjang di Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers di Moskow pada Jumat (14/11/2025), di tengah meningkatnya ketegangan dan situasi kemanusiaan yang memburuk di kawasan.
Zakharova menyebut tragedi yang terjadi di Jalur Gaza—yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina selama lebih dari dua tahun—serta eskalasi di Tepi Barat sebagai bukti bahwa isu Palestina tetap menjadi penentu utama stabilitas regional. “Penyelesaian masalah ini sangat memengaruhi peluang tercapainya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di seluruh kawasan,” ujarnya, dilansir dari Anadolu, Sabtu (15/11/2025).
Ia menegaskan bahwa solusi hanya dapat dicapai melalui langkah politik dan diplomatik yang berpijak pada resolusi PBB. “Kami meyakini bahwa tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka dan memiliki wilayah yang berkesinambungan, serta hidup berdampingan secara aman dan harmonis dengan Israel, perdamaian yang telah lama diharapkan di Timur Tengah tidak akan terwujud,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Zakharova juga menyoroti situasi di Sudan, khususnya perebutan Kota El Fasher oleh pasukan paramiliter Rapid Reaction Forces. Ia menyinggung laporan mengenai kekerasan massal, eksekusi, dan kejahatan bermotif etnis terhadap warga sipil. “Sekitar 200.000 orang, termasuk puluhan ribu perempuan dan anak-anak, masih terjebak di kota itu dalam kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Moskow mengecam kekejaman tersebut dan menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah kolektif menghentikan kekerasan, memastikan akuntabilitas pelaku, serta membuka akses bantuan kemanusiaan secara cepat. Zakharova menegaskan kembali komitmen Rusia terhadap proses politik yang dipimpin Sudan. “Rusia menegaskan kembali dukungannya terhadap proses politik yang dipimpin Sudan dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah negara itu. Gencatan senjata segera dan dialog inklusif merupakan prioritas utama bagi penyelesaian yang berkelanjutan,” katanya.
