Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyiapkan dana Rp20 triliun untuk membiayai peternak ayam di seluruh Indonesia, bukan membangun peternakan sendiri. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga telur serta daging ayam bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mendorong lonjakan permintaan dan kenaikan harga komoditas pangan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai peternak ayam pedaging dan petelur, bukan untuk membangun infrastruktur peternakan secara langsung. “Jadi, anggaran sebesar Rp20 triliun itu untuk membiayai para peternak, bukan Danantara yang membangun peternakan sendiri,” kata Nanik pada Senin dan Selasa (17-18/11/2025).
Ekosistem Terintegrasi BUMN dan Peternak Kecil
Proyek ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor hulu dan peternakan kecil di hilir. Menurut Nanik, pembiayaan dari Danantara akan memastikan kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG terpenuhi sekaligus mencegah lonjakan harga yang memicu inflasi.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa rencana ini masih dalam tahap studi mendalam. “Infrastruktur, lokasi serta jadwal pembangunan masih dalam tahap studi,” kata Dony. Beberapa sumber menyebutkan pembangunan direncanakan dimulai Januari 2026 sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.
Respons terhadap Kenaikan Harga
Langkah ini muncul di tengah kenaikan harga telur ayam ras yang dipicu tingginya permintaan MBG. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga telur ayam ras naik 0,32% pada pekan kedua November 2025 menjadi Rp31.646 per kilogram, melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp30.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kenaikan harga telur terjadi di 157 kabupaten/kota akibat meningkatnya permintaan untuk MBG.
Dengan beroperasinya 14.773 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 3.000-3.500 penerima manfaat setiap hari, tekanan terhadap pasokan bahan pangan semakin besar. Tim Koordinasi MBG membentuk lima Kelompok Kerja (Pokja), termasuk Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang periode konsumsi tinggi seperti Nataru, Ramadan, dan Idulfitri.
