Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah yang beroperasi tanpa petugas Bea Cukai dan Imigrasi, menyusul temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pekan lalu.
Kritik tersebut muncul di saat Purbaya melontarkan ancaman tegas untuk membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) apabila kinerjanya tidak menunjukkan perbaikan dalam satu tahun ke depan.
“Saya tidak paham mengapa tidak ada perwakilan dari Bea Cukai dan Imigrasi di sana. Mungkin ada kesalahan dalam kebijakan yang diterapkan,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, DPR RI, Kamis (27/11/2025). Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap menugaskan personel Bea Cukai ke lokasi, namun belum menerima instruksi resmi.
Kontroversi Bermula dari Temuan Menhan
Polemik Bandara IMIP mengemuka setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi kawasan industri tersebut pada 19–20 November 2025 untuk menyaksikan Latihan Terintegrasi TNI. Dalam kunjungan itu, Sjafrie menyebut keberadaan bandara yang beroperasi tanpa petugas negara sebagai “anomali” yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Republik ini tidak boleh memiliki republik di dalam republik. Semua peraturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Sjafrie.
Menindaklanjuti temuan tersebut, TNI telah mengerahkan pasukan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara sebagai objek vital nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan bahwa Bandara IMIP terdaftar resmi di Kemenhub dan telah menempatkan personel dari beberapa instansi di lokasi.
Ancaman Pembekuan Bea Cukai
Kritik terhadap pengelolaan Bandara IMIP muncul di tengah ancaman serius Purbaya kepada DJBC. Ia menyoroti merosotnya citra Bea Cukai akibat berbagai persoalan, termasuk praktik under-invoicing dan masuknya barang ilegal yang lolos pengawasan.
“Ada under-invoicing ekspor yang dilaporkan lebih rendah. Ada juga barang-barang ilegal masuk yang tidak terdeteksi,” ucapnya.
Purbaya mengatakan telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja DJBC. Jika reformasi gagal, pemerintah membuka opsi mengembalikan sistem pengawasan seperti era Orde Baru dengan melibatkan perusahaan swasta Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss—yang dapat berdampak pada masa depan 16.000 pegawai Bea Cukai.
Untuk mempercepat perbaikan, Kementerian Keuangan tengah mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) di berbagai titik pengawasan demi mendeteksi praktik manipulasi nilai ekspor dan memblokir arus barang ilegal. Purbaya optimistis peningkatan signifikan akan terlihat pada 2026.
Status Bandara IMIP
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar menjelaskan bahwa keberadaan petugas Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ) tidak diwajibkan karena Bandara IMIP berstatus khusus domestik.
Namun Kementerian Perhubungan telah mencabut izin penerbangan internasional bandara tersebut melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 55 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025.
