JAKARTA – Banjir Sumatera yang terjadi menjelang akhir tahun 2025 ini telah menghentikan nadi kehidupan warga yang terdampak.
Puluhan jiwa melayang, ribuan orang menjadi korban atas amukan alam yang terjadi sepekan terakhir.
Pemerintah mengidentifikasi hujan ekstrem akibat siklon tropis sebagai penyebab utama banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Hal tersebut seperti disampaikan Dyah Murtiningsih, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH).
Dyah menyatakan bahwa sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) terdampak berada di Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.
“Sebagian besar wilayah DAS didominasi areal penggunaan lain. Nah, APL ini meliputi pertanian, organisasi, perkebunan, dan pertambangan,” ujar Dyah dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merehabilitasi lahan kritis dan memperkuat pengelolaan DAS.
“Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Kami juga akan mengevaluasi pengelolaan hutan, meskipun sebagian besar berada di APL yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” kata Rohmat.
Banjir di Sumatera tercatat melanda enam DAS di tiga provinsi, termasuk DAS Krueng Geukuh, DAS Krueng Pasee, dan DAS Krueng Keureto, serta di Sumatera Utara DAS Kolang, DAS Sibuluan, DAS Aek Pandan, DAS Badiri, dan DAS Garoga.
Di Sumatera Barat, wilayah terdampak meliputi DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kir, dan Ulakan Tapis, menunjukkan penyebaran bencana yang cukup luas.
Rohmat menambahkan bahwa pengelolaan DAS akan diperkuat melalui identifikasi titik rawan di hulu sungai, rehabilitasi hutan kritis, dan revegetasi sempadan sungai serta lereng curam untuk menahan longsor dan menekan kerusakan lahan akibat banjir.***
