WASHINGTON – Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin (1/12/2025) dijadwalkan mendengarkan argumen dalam kasus besar yang menjerat Cox Communications. Perusahaan penyedia layanan internet itu berupaya menghindari tanggung jawab finansial atas gugatan hak cipta musik yang diajukan sejumlah label rekaman, termasuk Sony Music, Warner Music Group, dan Universal Music Group.
Cox mengajukan banding atas putusan pengadilan yang memerintahkan persidangan ulang untuk menentukan besaran ganti rugi. Perusahaan berbasis di Atlanta tersebut memperingatkan bahwa persidangan ulang bisa berujung pada vonis hingga 1,5 miliar dolar AS.
Mahkamah Agung dan Hak Cipta yang Dilanggar
Sebagai unit terbesar dari Cox Enterprises, perusahaan berargumen tidak seharusnya bertanggung jawab atas pembajakan musik yang dilakukan pelanggannya. Cox menyampaikan kepada hakim bahwa putusan mendukung label dapat memaksa pengadilan memutus akses internet bagi “seluruh rumah tangga, kedai kopi, rumah sakit, universitas” hanya karena ada pihak tak dikenal yang diduga melanggar hak cipta melalui koneksi tersebut.
Dilansir dari Reuters, pada 2019, juri di Alexandria, Virginia, memutuskan Cox berutang 1 miliar dolar AS atas pelanggaran hak cipta kontributif terkait lebih dari 10.000 karya musik. Namun, Pengadilan Banding Sirkuit ke-4 AS di Richmond membatalkan putusan ganti rugi itu pada 2024 setelah membatalkan satu bentuk liabilitas sekunder.
Tuduhan Label Rekaman
Label menuding Cox gagal menindaklanjuti ribuan pemberitahuan pelanggaran dan tidak memutus akses bagi pelanggar berulang. “Meskipun Cox berpuisi tentang pentingnya akses internet bagi kehidupan modern, mereka lupa menyebutkan bahwa mereka tidak ragu untuk memberhentikan 619.711 pelanggan karena tidak membayar, dalam periode yang sama ketika mereka memberhentikan hanya 32 pelanggan karena pelanggaran hak cipta berulang,” tulis pihak label dalam pengajuan.
Dukungan dan Penentangan
Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, dan Microsoft mendukung Cox. Mereka menilai putusan yang berpihak pada label akan “secara signifikan mengurangi vitalitas ekonomi internet.”
Jaksa Agung AS John Sauer, mewakili pemerintahan Presiden Donald Trump, dijadwalkan menyampaikan argumen mendukung Cox. Ia menegaskan bahwa pengetahuan Cox tentang adanya pembajakan tidak cukup untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan pengguna.
Sebaliknya, kelompok dagang industri musik, film, dan buku mendukung label rekaman. Motion Picture Association menyebut argumen Cox “mengancam konsekuensi yang sangat mengganggu bagi upaya kerja sama pemilik hak cipta dan penyedia layanan untuk mengatasi momok pelanggaran hak cipta daring.”
