JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengklaim selama satu tahun menjabat, ia tidak menerbitkan satu pun Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru untuk kegiatan penebangan. Sebaliknya, ia menyatakan akan mencabut izin puluhan perusahaan yang dianggap berkinerja buruk.
Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Rapat itu khusus membahas penanganan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
“Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru,” ujar Raja Juli kepada wartawan.
Lebih lanjut, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan sedang memproses pencabutan PBPH terhadap sekitar 20 perusahaan dengan total luas konsesi mencapai 750.000 hektare.
“Kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektare,” tegasnya.
Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk tiga provinsi yang baru saja diterjang banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera.
Meski begitu, Raja Juli belum bersedia mengungkap identitas 20 perusahaan tersebut kepada publik. “Nanti setelah ada arahan resmi dari Bapak Presiden, akan kami sampaikan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kementerian saat ini fokus menerbitkan PBPH untuk kegiatan restorasi ekosistem serta memberlakukan moratorium penerbitan izin baru pemanfaatan hutan tanaman industri dan hutan alam.
“Ini bagian dari rekomendasi yang saya bacakan saat ini, bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam,” ungkapnya.
Respons Terhadap Kritik di Media Sosial
Gelombang kritik muncul di media sosial setelah Raja Juli mengunggah video kunjungannya ke lokasi bencana di Sumatera Barat melalui akun Instagram @rajaantoni. Dalam unggahan tersebut ia menyatakan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah evakuasi korban serta pemulihan wilayah terdampak.
Kolom komentar postingan itu dibanjiri pertanyaan dan kemarahan warganet yang menuding kerusakan hutan akibat eksploitasi sebagai pemicu banjir dan longsor.
Menanggapi hal itu, Raja Juli menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik.
“(Saya) ucapkan terima kasih juga tentu untuk publik, ya, pada masyarakat. Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak antikritik, tidak anti dievaluasi,” ujarnya.
Langkah pencabutan izin atas 750.000 hektare konsesi hutan ini disebut menjadi salah satu respons konkret pemerintahan Prabowo–Gibran terhadap meningkatnya tekanan publik terkait pengelolaan hutan serta upaya pencegahan bencana ekologis di Indonesia.
