JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak hanya memperbaiki kerusakan rumah sakit dan puskesmas di Aceh yang terdampak banjir dan longsor, tetapi juga memperkuat sistem darurat kesehatan agar lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.
Menurut Netty, pemulihan fasilitas kesehatan pascabencana merupakan prioritas utama karena rumah sakit menjadi garda terdepan penyelamatan nyawa pada fase tanggap darurat.
“Rumah sakit adalah lini terdepan penyelamatan warga pada fase tanggap darurat. Pemulihan fasilitas dan layanan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat terdampak banjir tetap mendapatkan hak atas kesehatan,” tegas Netty kepada wartawan, Rabu 10 Desember 2025.
Banjir besar dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh sejak akhir November menyebabkan puluhan fasilitas kesehatan rusak berat, mulai dari gedung yang terendam, stok obat hilang, hingga tenaga medis yang kesulitan mencapai lokasi tugas.
Netty mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan yang telah mengirimkan tambahan dokter dan tenaga medis ke wilayah terdampak.
“Penempatan tenaga medis tambahan dapat membantu mempercepat penanganan pasien, terutama ketika kapasitas tenaga kesehatan lokal terbatas. Ini langkah yang patut diapresiasi,” ujar politisi PKS itu.
Namun, ia menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik semata. Sistem kesehatan di daerah rawan bencana harus ditingkatkan standarnya.
“Pemulihan pascabencana harus memberikan ruang untuk meningkatkan standar kesiapsiagaan. Fasilitas kesehatan di daerah rawan bencana perlu memiliki mekanisme darurat, jalur layanan cadangan, serta protokol evakuasi yang jelas,” tandasnya.
Netty juga mendorong Kemenkes untuk mempercepat koordinasi dengan BNPB, Pemerintah Provinsi Aceh, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan pengelola rumah sakit setempat.
“Kolaborasi lintas institusi sangat diperlukan agar aspek logistik kesehatan, sarana sanitasi, obat-obatan, hingga layanan kesehatan dasar tidak terputus,” pungkasnya.
Hingga saat ini, banjir di Aceh masih menyisakan ribuan warga mengungsi dan puluhan fasilitas kesehatan belum beroperasi normal, sehingga tekanan terhadap sistem kesehatan darurat terus meningkat.
