JAKARTA – Kementerian Keuangan menyoroti lambannya laju belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 karena hingga 30 November realisasinya baru mencapai Rp922,5 triliun atau setara 65,3 persen dari total pagu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan perlunya percepatan belanja daerah agar dampak ekonomi dan pelayanan publik dapat segera dirasakan masyarakat.
“Realisasi Rp922,5 triliun itu baru 65,3 persen dari pagu. Kami berharap pemda bisa mempercepat belanja agar manfaatnya bisa lebih dimanfaatkan masyarakat,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Ia menjelaskan, dorongan percepatan belanja daerah menjadi krusial karena pemerintah pusat telah menyalurkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu anggaran.
Kementerian Keuangan mencatat peningkatan TKD paling tinggi berasal dari dana bagi hasil (DBH) yang tumbuh 22,5 persen serta dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang naik 14,9 persen.
Secara rinci, penyaluran TKD meliputi DBH Rp157,4 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp409,5 triliun, DAK fisik Rp13,2 triliun, DAK non fisik Rp136,4 triliun, dana otonomi khusus Rp14,2 triliun, dana desa Rp59,5 triliun, serta TKD lainnya Rp5,3 triliun.
Di sisi likuiditas, saldo kas pemerintah daerah di perbankan juga menunjukkan tren menurun dalam dua bulan terakhir.
Data Kemenkeu mencatat saldo rekening pemda pada Oktober 2025 sebesar Rp230,1 triliun yang kemudian turun menjadi Rp218,2 triliun pada akhir November 2025.
“Saldo rekening pemda mengalami penurunan, maka belanja pemda harusnya bisa lebih tinggi lagi,” ujar Suahasil.
Meski demikian, laporan Kemenkeu menunjukkan seluruh komponen belanja APBD justru mengalami kontraksi secara tahunan.
Belanja pegawai tercatat Rp376 triliun hingga November 2025 atau turun 1,7 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp382,6 triliun.
Belanja barang dan jasa terealisasi Rp265,7 triliun atau merosot 8,9 persen secara tahunan dari Rp291,6 triliun.
Belanja modal menjadi komponen dengan penurunan terdalam karena hanya mencapai Rp92 triliun atau anjlok 32,6 persen dibandingkan Rp136,5 triliun pada tahun lalu.
Sementara itu, belanja lainnya juga terkontraksi signifikan sebesar 24,1 persen menjadi Rp188,8 triliun dari sebelumnya Rp248,8 triliun.***
