JAKARTA – Pemerintah hingga 30 November 2025 telah menyalurkan subsidi dan kompensasi dengan nilai kumulatif Rp345,1 triliun sebagai bagian dari pelaksanaan APBN tahun berjalan.
Angka tersebut disampaikan Kementerian Keuangan dan mencerminkan realisasi sebesar 72,6 persen dari total target subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025.
“Ini setara 72,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis.
Dalam pemaparannya, Suahasil menjelaskan penyaluran subsidi bahan bakar minyak telah mencapai 15,61 juta kiloliter atau setara 80,4 persen dari target 19,41 juta kiloliter.
Nilai realisasi subsidi BBM menunjukkan tren meningkat dalam tiga tahun terakhir, dari pertumbuhan 0,2 persen pada 2023 menjadi 3,4 persen pada 2025.
Untuk subsidi LPG tabung 3 kilogram, realisasi penyaluran hingga akhir November 2025 tercatat sebesar 7,09 juta ton atau 86,8 persen dari target 8,17 juta ton.
Konsumsi LPG 3 kilogram juga terus naik dalam periode 2023–2025 dengan pertumbuhan masing-masing 4,5 persen, 2 persen, dan 3,4 persen.
Sementara itu, subsidi listrik telah menjangkau 42,6 juta pelanggan atau 101,1 persen dari target 42,1 juta pelanggan untuk kategori daya 450 VA dan 900 VA.
Jumlah pelanggan listrik bersubsidi tercatat konsisten bertambah dengan pertumbuhan 2,5 persen pada 2023, 4,3 persen pada 2024, dan 2,6 persen pada 2025.
Di sektor pertanian, pemerintah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 7,5 juta ton atau 84,3 persen dari target 8,9 juta ton.
Pemanfaatan pupuk bersubsidi melonjak signifikan dalam dua tahun terakhir dengan pertumbuhan mencapai 11,25 persen pada 2025.
Secara keseluruhan, belanja negara hingga 30 November 2025 mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari proyeksi APBN sebesar Rp3.527,5 triliun.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari pagu Rp2.663,4 triliun.
Belanja kementerian dan lembaga telah terealisasi Rp1.110,7 triliun atau 87,1 persen, sementara belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp1.005,5 triliun atau 72,5 persen.
Adapun transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1 persen dari target yang ditetapkan.
Di sisi penerimaan, pendapatan negara hingga akhir November 2025 tercatat Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook APBN sebesar Rp2.865,5 triliun.
Dengan capaian tersebut, posisi APBN 2025 mengalami defisit Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen terhadap produk domestik bruto per 30 November 2025.***
