Perusahaan Bayar Gaji di Bawah UMP 2026 Terancam Penjara 4 Tahun

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya menegakkan aturan upah minimum guna melindungi hak pekerja menjelang penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang berlaku mulai 1 Januari. Perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah standar UMP terancam sanksi pidana penjara 1 hingga 4 tahun dan denda Rp100 juta sampai Rp400 juta.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 88E ayat (2) ditegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pasal 185 ayat (1) menyebutkan, pelanggar dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan seluruh gubernur wajib mengumumkan besaran UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025. Besaran UMP tersebut menjadi acuan wajib bagi pengusaha dalam menetapkan gaji, khususnya bagi pekerja baru.

Namun demikian, penerapan upah minimum memiliki batasan tertentu. Pasal 88E ayat (1) menjelaskan bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun berhak menerima upah yang lebih tinggi sesuai dengan struktur dan skala upah perusahaan.

Bagi pekerja yang merasa menerima upah di bawah UMP, langkah awal yang dianjurkan adalah melakukan musyawarah dengan pihak perusahaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pekerja dapat melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat melalui situs resmi dengan melampirkan bukti bahwa musyawarah tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, Disnaker akan memfasilitasi proses mediasi.

Penetapan UMP 2026 mengacu pada rumus baru, yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa. Nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9. Berdasarkan estimasi nasional, kenaikan UMP diperkirakan sekitar 6,5 persen, meskipun angka resmi dapat berbeda di setiap provinsi.

Berikut perkiraan UMP 2026 Sesuai Keputusan Resmi Gubernur:

1. Aceh:  Rp3.925.181
2. Sumatera Utara: Rp3.187.075
3. Sumatera Barat: Rp3.188.816
4. Sumatera Selatan: Rp3.920.873
5. Kepulauan Riau: Rp3.859.192
6. Riau: Rp3.736.847
7. Lampung: Rp3.081.120
8. Bengkulu: Rp2.843.592
9. Jambi: Rp3.444.780
10. Bangka Belitung: Rp3.859.190
11. Banten: Rp3.093.952
12. DKI Jakarta: Rp5.747.550
13. Jawa Barat: Rp2.333.662
14. Jawa Tengah: Rp2.310.357
15. Jawa Timur: Rp2.455.874
16. DI Yogyakarta: Rp2.411.246
17. Bali: Rp3.191.273
18. Nusa Tenggara Timur: Rp2.480.352
19. Nusa Tenggara Barat: Rp2.772.122
20. Maluku Utara: Rp3.629.520
21. Maluku: Rp3.345.911
22. Sulawesi Tengah: Rp3.104.475
23. Sulawesi Tenggara: Rp3.273.332
24. Sulawesi Utara: Rp4.020.828
25. Sulawesi Selatan: Rp3.895.266
26. Gorontalo: Rp3.431.144
27. Sulawesi Barat: Rp3.306.218
28. Kalimantan Barat: Rp3.065.374
29. Kalimantan Tengah: Rp3.699.406
30. Kalimantan Selatan: Rp3.723.447
31. Kalimantan Utara: Rp3.812.870
32. Kalimantan Timur: Rp3.811.969
33. Papua: Rp4.564.430
34. Papua Barat: Rp3.614.078
35. Papua Tengah: Rp4.564.428
36. Papua Barat Daya: Rp3.848.910
37. Papua Selatan: Rp4.564.430
38. Papua Pegunungan: Rp4.564.427

Pemerintah mengimbau pengusaha untuk mematuhi ketentuan upah minimum guna menghindari sanksi hukum serta menjaga hubungan industrial yang harmonis. Di sisi lain, pekerja juga didorong bersikap proaktif melaporkan pelanggaran agar keadilan pengupahan dapat ditegakkan.