TEHERAN, IRAN – Iran kembali mengejutkan komunitas global dengan membuka opsi pembayaran menggunakan mata uang kripto dalam kontrak ekspor peralatan militernya. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis Teheran untuk mengakali sanksi ekonomi Barat yang selama bertahun-tahun membatasi akses Iran ke sistem keuangan internasional.
Menurut laporan yang dikutip dari berbagai sumber, termasuk CoinMarketCap, pengumuman tersebut disampaikan oleh Defense Export Center (Mindex), lembaga di bawah Kementerian Pertahanan Iran. Dalam pernyataannya, Mindex menyebutkan kesiapan untuk bernegosiasi kontrak penjualan peralatan militer menggunakan aset digital, selain skema barter dan pembayaran dengan mata uang rial Iran.
Katalog persenjataan yang ditawarkan cukup luas, mulai dari drone bersenjata seri Shahed, rudal balistik seperti Emad, hingga kapal perang kelas Shahid Soleimani. Selain itu, Iran juga menawarkan sistem pertahanan udara jarak pendek, roket, serta berbagai jenis senjata ringan.
Langkah ini menjadi salah satu contoh langka di mana sebuah negara secara terbuka mengadopsi kripto untuk transaksi ekspor pertahanan strategis. Kebijakan tersebut berpotensi menciptakan preseden baru yang menggabungkan teknologi keuangan digital dengan isu keamanan internasional.
Latar Belakang Sanksi dan Alternatif Kripto
Iran telah menghadapi sanksi ketat dari Amerika Serikat dan Uni Eropa selama lebih dari satu dekade. Sanksi tersebut secara efektif memutus akses Iran ke jaringan SWIFT dan mempersulit transaksi berskala besar, terutama di sektor militer, melalui perbankan konvensional.
Sifat terdesentralisasi mata uang kripto memungkinkan transfer lintas negara tanpa bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Kondisi ini menjadikan kripto sebagai alternatif yang menarik bagi negara-negara yang berada di bawah embargo internasional.
Analis dari Center for a New American Security menilai bahwa penggunaan aset digital dapat menghindari pengawasan keuangan standar, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas sanksi ekonomi global.
Mekanisme Transaksi Senjata Bernilai Besar dengan Kripto
Transaksi pembelian senjata bernilai jutaan hingga miliaran dolar menggunakan kripto bukan tanpa tantangan. Umumnya, nilai kontrak dipatok pada aset digital yang relatif stabil seperti stablecoin atau Bitcoin guna meminimalkan risiko fluktuasi harga.
Pembeli dan penjual biasanya menggunakan dompet digital khusus, bahkan memanfaatkan teknik penyamaran transaksi untuk mengaburkan jejak di blockchain. Perusahaan analisis blockchain mencatat bahwa meskipun buku besar blockchain bersifat terbuka, lapisan privasi tertentu membuat pelacakan transaksi menjadi jauh lebih sulit.
Bukan Kali Pertama Iran Manfaatkan Kripto
Pemanfaatan kripto oleh Iran sebenarnya bukan hal baru. Pada 2022, negara tersebut mencatat transaksi impor resmi pertamanya menggunakan kripto dengan nilai sekitar USD 10 juta. Saat ini, Iran juga tengah mengembangkan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency.
Namun, penggunaan kripto secara langsung di sektor pertahanan menandai lonjakan signifikan. Selama ini, aset digital lebih sering dikaitkan dengan aktor non-negara atau kejahatan siber. Kini, sebuah negara berdaulat secara terbuka mengintegrasikannya untuk kepentingan geopolitik.
Respons Dunia Internasional
Kebijakan Iran ini segera memicu kekhawatiran global. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa rezim sanksi tetap berlaku penuh, termasuk terhadap transaksi berbasis kripto. Sementara itu, Financial Action Task Force diperkirakan akan memperketat regulasi terhadap bursa dan penyedia layanan aset virtual.
Pakar sanksi dari Atlantic Council, Sarah Miller, menilai langkah Iran melampaui sekadar peningkatan volume perdagangan senjata. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan uji ketahanan arsitektur sanksi global dan berpotensi menjadi contoh bagi negara lain seperti Korea Utara atau Venezuela.
Langkah Iran ini tidak hanya menyoroti evolusi kripto dalam perdagangan internasional, tetapi juga memicu perdebatan baru mengenai efektivitas sanksi di era digital. Dunia kini menanti respons lanjutan dari kekuatan besar untuk mencegah proliferasi senjata melalui jalur non-tradisional.
