JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan keamanan di sektor pariwisata nasional. Desakan ini muncul menyusul rentetan kecelakaan fatal yang menewaskan wisatawan sepanjang 2025, termasuk insiden kapal wisata tenggelam dan kasus penyelaman berujung maut di akhir tahun.
“Faktor keselamatan dan keamanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia. Harus ada perbaikan serius dari sisi tata kelola pariwisata nasional dengan menempatkan faktor safety and security sebagai prioritas utama setelah aksesibilitas, amenitas, dan atraksi atau 3A+S. Safety and security tourism harus menjadi pilar utama pariwisata Indonesia agar sektor ini tumbuh aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” kata Evita di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Keamanan dalam Pariwisata
Sepanjang 2025, sejumlah insiden tragis mencoreng industri pariwisata Indonesia. Di antaranya tenggelamnya kapal wisata phinisi di perairan Selat Padar dekat Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, pada 26 Desember 2025, yang menewaskan empat wisatawan asal Spanyol. Selain itu, seorang wisatawan Australia meninggal dunia saat melakukan scuba diving di perairan Segara Beach, Tulamben, Bali, pada 30 Desember 2025.
Tragedi serupa juga menimpa wisatawan asal Brasil yang meninggal setelah tergelincir dan jatuh ke jurang saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kejadian lain meliputi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025 yang menewaskan 17 orang dan menyebabkan puluhan lainnya hilang. Selain itu, dua wisatawan terseret ombak di kawasan Pasir Putih, Taman Wisata Alam Cagar Alam Pananjung, Pantai Pangandaran, pada 25 Desember 2025, serta seorang wisatawan meninggal dunia akibat terseret arus di Pantai Karanghawu, Sukabumi, Jawa Barat, pada 27 Desember 2025. Berbagai insiden lain juga terjadi di destinasi wisata populer di Indonesia.
Evita menegaskan bahwa jaminan keselamatan bagi wisatawan, pekerja pariwisata, dan masyarakat lokal harus berjalan seiring dengan target peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan belanja wisatawan. Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia serta berada di kawasan Ring of Fire yang rawan bencana, wajib menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama, termasuk dalam transportasi laut, darat, dan udara.
“Berulangnya kecelakaan di destinasi wisata menunjukkan bahwa keselamatan dan keamanan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pariwisata. Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem dan tidak boleh dianggap hal biasa,” tegasnya.
Evita mendorong Kementerian Pariwisata untuk menginisiasi reformasi komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Basarnas, Polri, BNPB, Kementerian Perhubungan, BSN, BMKG, TNI, pemerintah daerah, serta asosiasi terkait. Reformasi tersebut mencakup aspek regulasi, koordinasi, kelembagaan, operasional, hingga penegakan hukum.
Usulan konkret meliputi penerapan standar nasional keselamatan pariwisata, sistem respons cepat darurat, sertifikasi wajib bagi operator wisata, sistem peringatan dini, serta pembentukan desk koordinatif khusus untuk pengawasan harian tanpa mengganggu fungsi lembaga yang sudah ada.
“Harus ada pihak yang menjadi koordinator utama untuk mengatur seluruh sumber daya secara cepat. Semua lembaga sebenarnya sudah ada dan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang lemah adalah pelaksanaan di lapangan, mulai dari pengawasan harian hingga langkah preemtif dan preventif. Ini perlu dibedah kembali, apakah syahbandar, penjaga pantai, petugas taman nasional, atau pihak lainnya sudah benar-benar menjalankan tugasnya,” jelasnya.
Dari sisi wisatawan, Evita mengajak masyarakat agar lebih sadar dan kritis terhadap aspek keselamatan. “Wisatawan harus berani meminta jaminan keselamatan dari operator. Jika ragu, sebaiknya tidak ikut,” ungkapnya.
Seruan ini diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun sektor pariwisata yang tidak hanya mengejar kunjungan massal, tetapi juga mengedepankan keselamatan dan keberlanjutan di tengah potensi alam yang luar biasa.
