NEW YORK, AS – Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengecam keras operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Turk menilai aksi tersebut melanggar prinsip fundamental hukum internasional yang melarang penggunaan kekerasan antarnegara.
“Negara tidak boleh menggunakan kekerasan untuk mengejar klaim teritorial atau tuntutan politik mereka,” tulis Turk dalam unggahan di platform X pada Selasa, 6 Januari.
Pernyataan tersebut muncul di tengah gejolak global pasca-operasi mendadak Amerika Serikat pada Sabtu dini hari, 3 Januari. Pasukan elite AS dilaporkan melancarkan serangan besar di Caracas, menangkap Nicolas Maduro beserta Cilia Flores, lalu membawa keduanya ke Amerika Serikat untuk menghadapi proses hukum. Operasi ini menuai kontroversi luas karena dinilai sebagai bentuk intervensi militer langsung terhadap negara berdaulat.
Maduro dan istrinya pertama kali hadir di Pengadilan Federal Manhattan pada Senin, 5 Januari. Keduanya dengan tegas membantah seluruh tuduhan narkoterorisme dan perdagangan narkoba yang berasal dari dakwaan era pemerintahan Donald Trump. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 16 Maret mendatang.
Korban Jiwa Mencapai Puluhan Orang
Operasi penangkapan tersebut dilaporkan menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Berdasarkan laporan sejumlah media internasional, termasuk Washington Post, baku tembak sengit di sekitar kompleks kediaman Maduro di Caracas menyebabkan sedikitnya 75 orang tewas. Sumber intelijen menyebut jumlah korban berkisar antara 67 hingga 80 orang, termasuk personel militer Venezuela dan Kuba, serta warga sipil.
Reaksi Internasional dan Krisis Kepemimpinan Venezuela
Aksi Amerika Serikat memicu kecaman keras dari komunitas internasional. Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, mayoritas anggota mengecam operasi tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap Pasal 2 Piagam PBB. Kekhawatiran muncul bahwa tindakan ini dapat menormalisasi perubahan rezim melalui kekerasan militer dan mengancam stabilitas global.
Di dalam negeri, Mahkamah Agung Venezuela sementara menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez. Ia resmi dilantik sebagai presiden sementara oleh Majelis Nasional pada Senin, 5 Januari, di tengah situasi politik yang tidak menentu.
Sejumlah negara, termasuk Rusia, China, dan Korea Utara, secara tegas mengutuk intervensi Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas penuh kepada rakyat Venezuela, menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro dan Cilia Flores, serta mendesak semua pihak mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.
Krisis Venezuela terus berkembang dan diperkirakan membawa implikasi jangka panjang terhadap hubungan Amerika Serikat dan Amerika Latin, serta tatanan hukum internasional. Dunia kini menantikan langkah selanjutnya dari Washington di tengah tekanan diplomatik yang semakin menguat.
