JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) di Caracas telah menyiapkan rencana kontinjensi lengkap untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Venezuela. Langkah antisipatif ini diambil meskipun situasi keamanan di negara Amerika Latin tersebut mulai membaik setelah operasi pasukan khusus Amerika Serikat yang menangkap Presiden Nicolás Maduro.
Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menyatakan bahwa evakuasi belum diperlukan saat ini karena kondisi di lapangan relatif stabil.
“Saat ini memang belum ada rencana evakuasi karena kami masih melihat kondisi dan situasi yang menurut KBRI Caracas sudah berangsur stabil dan kembali normal. Semoga kondisi ini terus kondusif,” ujar Heni Hamidah dalam konferensi pers di Gedung Kemlu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Namun demikian, KBRI Caracas sudah memiliki contingency plan yang dapat dilaksanakan kapan saja jika diperlukan,” sambungnya.
Rencana darurat tersebut akan segera diaktifkan jika terjadi eskalasi konflik atau tingkat kewaspadaan keamanan dinaikkan ke level siaga tiga. Prioritas evakuasi melalui jalur darat atau laut akan diterapkan bila situasi memburuk hingga siaga satu.
“Jika status sudah naik ke siaga satu, maka evakuasi akan dilakukan. Dalam contingency plan tersebut sudah ada skema penanganan WNI, termasuk opsi evakuasi melalui jalur darat maupun laut,” jelas Heni.
Menurut data terbaru dari KBRI Caracas, terdapat 37 WNI yang berada di Venezuela. Seluruhnya dilaporkan dalam kondisi aman dan sehat.
“Berdasarkan informasi dari KBRI Caracas, seluruh 37 WNI saat ini berada dalam kondisi aman dan sehat,” kata Heni.
Dari jumlah tersebut, 33 orang merupakan staf KBRI Caracas beserta keluarga mereka. Sementara itu, empat WNI lainnya adalah warga yang menetap permanen di Venezuela karena pernikahan dan pekerjaan.
Kemlu terus memantau perkembangan situasi di Venezuela secara intensif, termasuk dampak lanjutan dari operasi militer AS yang melibatkan unit elite Delta Force. KBRI Caracas juga aktif menjaga komunikasi dengan komunitas WNI untuk memastikan keselamatan mereka di tengah transisi politik yang sedang berlangsung di negara tersebut.
