JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase ekspansi besar pada awal 2026 setelah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat meningkat signifikan hingga mencapai 19.800 unit di seluruh Indonesia.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa peningkatan jumlah SPPG tersebut menjadi fondasi penting untuk memperluas cakupan layanan gizi nasional meski belum seluruh unit langsung beroperasi.
Dalam peninjauan pelaksanaan MBG di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, Dadan menyoroti percepatan luar biasa sejak program dimulai pada 6 Januari 2025 dengan hanya 190 SPPG dan 570 ribu penerima manfaat.
“Alhamdulillah di akhir tanggal 31 Desember 2025, jumlah SPPG telah bertambah menjadi 19.188 dengan jumlah penerima manfaat 55,1 juta.”
“Hari ini sebetulnya jumlah SPPG sudah bertambah menjadi 19.800 tetapi yang melakukan kegiatan serempak itu 19.188,” katanya.
Ia menjelaskan, SPPG yang baru terbentuk belum langsung aktif karena memerlukan waktu administrasi dan pencairan dana sekitar lima hingga delapan hari sejak pembentukan.
“Sehingga yang terbentuk di Januari itu akan mulai kegiatan akhirnya di sesi kedua,” jelasnya.
Menurut Dadan, MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan strategi negara untuk memastikan pemenuhan gizi sebagai kebutuhan dasar sekaligus penopang kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
Program MBG secara nasional menyasar kelompok prioritas mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai SMA.
“Selama satu tahun ini kita melihat satu kegiatan yang positif. Memang di sana sini masih ada kekurangan dan kami terus memperbaiki.”
“Di tahun 2026 ini kita akan terus mengejar target 82,9 juta (orang) sambil terus memperbaiki diri untuk sekaligus melakukan sertifikasi akreditasi,” tuturnya.
BGN sebelumnya mencatat sepanjang 2025 telah mengoperasikan 19.188 SPPG sebagai tulang punggung distribusi MBG di berbagai daerah.
Memasuki 8 Januari 2026, BGN kembali menjalankan Program MBG secara serentak dengan layanan aktif bagi sekitar 55,1 juta penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.***
