ACEH – Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan khusus kepada Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita untuk terlibat langsung dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir serta longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama penugasan tersebut adalah normalisasi sungai-sungai yang mengalami sedimentasi parah sebagai upaya mencegah banjir berulang di wilayah terdampak.
Penjelasan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Satgas Pemulihan Bencana DPR RI di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Tito, sedimentasi tinggi di berbagai sungai menjadi persoalan krusial pascabencana. Akumulasi lumpur dan material di dasar sungai menghambat aliran air menuju laut, sehingga banjir mudah terjadi meskipun curah hujan tidak terlalu ekstrem.
“Seperti Sungai Tamiang di sebelah kiri. Di sebelah kanan terdapat sungai-sungai kecil yang bermuara ke Sungai Tamiang. Muara sungainya dipenuhi tumpukan sedimen dalam jumlah luar biasa dan itu memblok aliran air menuju laut. Akibatnya, ketika hujan sedikit saja, air meluap ke kanan dan kiri dan menimbulkan banjir baru,” ujar Tito.
Presiden Prabowo disebut memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Tito mengatakan, kepala negara telah menugaskan secara khusus Wakil Panglima TNI untuk memimpin koordinasi teknis di lapangan.
“Kami mendengar Bapak Presiden sudah menugaskan secara khusus Wakil Panglima TNI. Kami juga telah berkoordinasi langsung dengan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo, serta Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard yang nantinya menjadi contact person utama bersama TNI AD,” jelas Tito.
Selain Sungai Tamiang, pemerintah juga menargetkan pembersihan dan pengerukan sungai-sungai lain yang mengalami sedimentasi berat, termasuk Sungai Merdu. Penanganan tidak hanya mengandalkan alat berat darat, tetapi juga memanfaatkan kapal pengeruk atau dredger agar hasilnya lebih efektif.
“Saya sudah mengusulkan saat rapat di Tamiang agar pembersihan tidak hanya menggunakan alat berat biasa, tetapi juga kapal pengeruk atau dredger untuk menarik dan mengeruk sedimen. Pak Menteri PU saya kira sudah sangat memahami hal tersebut,” tambahnya.
Di tengah upaya normalisasi sungai, Tito menegaskan bahwa pemulihan akses jalan darat menjadi prioritas utama. Infrastruktur jalan yang rusak dinilai menghambat distribusi logistik, pergerakan personel bantuan, serta mobilitas warga dan barang kebutuhan sehari-hari.
“Perbaikan akses darat ini akan kami kerjakan. Pendataan sudah dilakukan. Tugas utama ini melibatkan PUPR, TNI, Polri, dan instansi terkait. Akses darat apa pun harus dilakukan karena menjadi kunci mobilitas orang dan barang,” pungkasnya.
Upaya tersebut merupakan bagian dari transisi fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi akhir 2025 yang menewaskan lebih dari 1.100 jiwa dan menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah berupaya membangun kembali infrastruktur dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
