JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II secara permanen di 104 lokasi yang tersebar di berbagai provinsi Indonesia.
Program ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan melalui investasi sumber daya manusia (SDM) unggul.
Sekolah Rakyat sebagai Solusi Pendidikan
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. “Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” kata Menteri Dody.
Sekolah Rakyat Tahap II dirancang dengan konsep boarding school terintegrasi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap unit sekolah memiliki kapasitas 1.080 siswa (36 rombongan belajar/rombel), dengan rincian 18 rombel SD (540 siswa), 9 rombel SMP (270 siswa), dan 9 rombel SMA (270 siswa). Secara nasional, program ini akan menampung hingga 112.320 siswa melalui penyediaan 3.744 rombel, terdiri dari 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA.
Pembangunan dilakukan merata di seluruh wilayah untuk memastikan keadilan akses pendidikan, dengan sebaran lokasi sebagai berikut:
- Pulau Sumatera: 26 lokasi
- Pulau Jawa: 40 lokasi
- Kalimantan: 12 lokasi
- Sulawesi: 16 lokasi
- Kepulauan Maluku: 4 lokasi
- Papua: 3 lokasi
- Bali dan Nusa Tenggara: masing-masing 1 lokasi
Setiap sekolah dibangun di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disediakan pemerintah daerah. Fasilitasnya lengkap dan modern, termasuk ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan serta pusat pembelajaran digital, kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan siswa, sarana olahraga, ruang ekstrakurikuler, asrama siswa dan guru/pendamping, serta area hijau yang mendukung lingkungan belajar sehat, aman, dan nyaman.
Program ini melanjutkan keberhasilan Tahap I yang telah merenovasi dan mengoperasikan 165 sekolah rintisan sejak tahun ajaran 2025/2026. Pembangunan Tahap II ditargetkan selesai secara bertahap agar dapat mendukung operasional penuh pada tahun ajaran 2026/2027, dengan siswa Tahap I nantinya dipindahkan ke fasilitas permanen baru.
Hingga 31 Desember 2025, progres fisik pembangunan Tahap II telah mencapai 3,98%, meliputi tahap awal konstruksi dan penyiapan infrastruktur dasar. Untuk menjamin kualitas, keamanan, serta keberlanjutan lingkungan, seluruh lokasi telah memenuhi kriteria kesiapan, termasuk sertifikat lahan, surat keterangan bebas sengketa, dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), Andalalin, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Dengan percepatan ini, pemerintah optimistis program Sekolah Rakyat akan menjadi pilar utama dalam mencetak generasi unggul, berdaya saing, dan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia.