Presiden Prabowo Subianto meresmikan megaproyek kilang terintegrasi Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina Balikpapan di Balikpapan, Senin (12/1/2026). Proyek strategis nasional ini resmi menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia, sekaligus menandai babak baru modernisasi industri energi nasional dan penguatan ketahanan energi jangka panjang.
Peresmian dilakukan secara simbolis dengan penekanan tombol oleh Presiden Prabowo. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa RDMP Balikpapan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fondasi penting bagi kemandirian energi dan pengelolaan sumber daya nasional yang lebih efisien serta berintegritas.
Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga atas beroperasinya kilang terbesar di Tanah Air tersebut dan mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, keberhasilan proyek RDMP Balikpapan mencerminkan kemampuan bangsa Indonesia untuk mengelola aset strategis secara mandiri dan profesional.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyinggung kebijakan reformasi birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, khususnya di sektor pupuk bersubsidi. Ia menyoroti panjangnya rantai birokrasi yang selama ini menghambat distribusi pupuk kepada petani.
Presiden mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat 145 peraturan dan keterlibatan 11 kementerian/lembaga, serta kewajiban hingga 13 tanda tangan dari berbagai tingkat pemerintahan sebelum pupuk sampai ke tangan petani. Menurutnya, kondisi tersebut telah dipangkas secara drastis.
“Pabrik pupuk milik negara, pupuk kita subsidi, tetapi sampai ke petani sangat sulit. Waktu itu ada 145 peraturan, ada 11 KL yang harus menyetujui, harus juga tanda tangan gubernur dan bupati. Jadi dari pabrik sampai ke petani mungkin dibutuhkan 13 tanda tangan. Bayangkan, kita hilangkan itu semua, 145 peraturan kita hapus dan sekarang tidak perlu 13 tanda tangan, cukup 1 tanda tangan, satu instruksi, kemudian pupuk itu langsung ke petani,” ujarnya.
Kini, pemerintah hanya memberlakukan satu instruksi dan satu tanda tangan, dengan verifikasi sederhana melalui kepala desa dan KTP petani. Hasilnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, harga pupuk berhasil diturunkan hingga 20 persen, sementara volume penyaluran justru meningkat sekitar 700 ribu ton.
“Cukup kartu penduduk, cukup disetujui oleh kepala desa, benar dia petani di sini. Dan akhirnya kita berhasil, pertama kali dalam sejarah bangsa kita, kita berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen,” katanya lagi.
Presiden Prabowo menambahkan, kebijakan tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Harga pupuk yang lebih terjangkau dan ketersediaan barang yang terjamin mendorong peningkatan produksi pertanian. Ia menyebut nilai tukar petani naik signifikan dari 106 menjadi 125, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, disertai rekor cadangan dan produksi beras nasional.
“Sesungguhnya, Menteri Pertanian melaporkan bisa menurunkan 25%, tapi saya kasih tau biarlah pabrik dapat keuntungan 5% sehingga kita turunkan cukup 20%, tetapi petani sudah sangat terima kasih. Dan walaupun kita turunkan harga, ternyata volume pupuk naik 700 ribu ton. Jadi petani sekarang harga terjangkau, barang ada,” jelasnya.
Menurut Presiden, capaian tersebut merupakan hasil kerja nyata tim ekonomi dan pertanian pemerintah. Ia menegaskan bahwa prestasi ini bukan untuk disombongkan, melainkan menjadi dasar membangun kepercayaan diri nasional.
“Dan ini bukan kita menepuk dada, tapi ini harus kita lakukan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri, kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri, bangsa yang selalu merasa kalah, merasa selalu tidak mampu bersaing sama bangsa lain,” ujar Presiden Prabowo.
