JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun strategi pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara komprehensif. Langkah ini diambil guna mengatasi keragaman kompetensi pegawai serta menghadapi tantangan tugas yang kian kompleks di era digital dan tuntutan pelayanan publik yang cepat, akurat, serta berintegritas.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pembinaan SDM menjadi kunci utama dalam memitigasi risiko ketimpangan pengetahuan dan kemampuan antarpegawai.
“Untuk memitigasi risiko terkait ketimpangan kompetensi dan pengetahuan, peran pengembangan serta pembinaan SDM sangat dibutuhkan. Mengingat kita memiliki SDM dengan berbagai jabatan, latar belakang pendidikan, tugas yang terus bertambah, serta tuntutan masyarakat yang cukup tinggi terhadap pelayanan,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi, Senin (12/01/2026), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Data terbaru dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini memiliki sekitar 34.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan jumlah tersebut, pembangunan kelembagaan harus dilakukan secara serius dan terperinci dengan mempertimbangkan potensi serta karakteristik setiap individu pegawai.
“Ini menjadi peran rekan-rekan pengembangan SDM untuk melihat aktor-aktor yang ada di kantor pertanahan seperti apa. Misalnya, karakteristik pegawai di loket pelayanan hingga pekerjaan yang bersifat teknis seperti ketatausahaan. Hal-hal ini penting untuk dibahas,” tambah Dalu Agung Darmawan saat berbicara di hadapan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Biro Sumber Daya Manusia, serta Biro Organisasi dan Manajemen Risiko.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Agustyarsyah, mengungkapkan bahwa berbagai persoalan organisasi kerap berawal dari isu SDM. Oleh karena itu, BPSDM telah membentuk assessment center sebagai instrumen pemetaan profil pegawai secara akurat, sekaligus menyediakan pelatihan kompetensi manajerial dan teknis sesuai kebutuhan.
“Ke depan, pada Mei 2026 kami tengah menyiapkan proyek kantor model untuk tiga kantor pertanahan. Mudah-mudahan sudah dapat berjalan dan menjadi contoh bagi ratusan kantor pertanahan lainnya. Kami sudah memetakan kondisi, profil pegawai, serta pelatihan yang diperlukan. Mohon dukungan dari Bapak Sekjen dan para kepala biro,” pungkas Agustyarsyah.
Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus bertransformasi dalam mendukung peningkatan layanan pertanahan yang lebih merata, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pada 2026. Pembinaan SDM yang terarah diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan program prioritas seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), digitalisasi warkah, serta penanganan sengketa pertanahan secara profesional.
