JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan komitmen parlemen untuk terus aktif dalam diplomasi antarparlemen guna memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Langkah ini menjadi bagian strategis dalam mendukung politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna ke-11 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Rapat paripurna perdana tahun ini dihadiri 294 dari total 579 anggota DPR, menandai dimulainya kembali aktivitas legislatif setelah masa reses sejak awal Desember 2025.
“Melalui diplomasi antarparlemen, DPR RI akan terus berperan aktif dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan setiap bangsa, penghormatan terhadap kedaulatan negara, penegakan prinsip kemanusiaan, serta keadilan dalam tatanan ekonomi global,” ujar Puan.
Puan menekankan bahwa DPR RI akan mengikuti berbagai agenda multilateral selama masa persidangan ini. Agenda tersebut dirancang untuk meningkatkan kerja sama antarnegara, mempererat hubungan bilateral dan regional, serta mendukung stabilitas global di tengah dinamika dunia yang penuh ketidakpastian.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen parlemen dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. DPR juga akan mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan melalui pendekatan dialog, kolaborasi, dan saling pengertian di berbagai forum internasional.
“Dengan demikian, Indonesia dapat tampil sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat, dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata dunia yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera,” tambahnya.
Inisiatif diplomasi parlemen ini sejalan dengan peran DPR sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri. Melalui penguatan kerja sama antarparlemen, Indonesia diharapkan semakin berpengaruh dalam berbagai isu global, mulai dari perdamaian dunia hingga keadilan ekonomi internasional.
Pembukaan masa sidang ini juga menjadi momentum bagi DPR untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal, sekaligus menjawab aspirasi rakyat di tengah tantangan nasional dan global.
