KYIV, UKRAINA – Menteri Pertahanan Ukraina yang baru dilantik, Mykhailo Fedorov, mengungkapkan data mencengangkan terkait kondisi angkatan bersenjata negaranya di tengah perang berkepanjangan melawan invasi Rusia. Sekitar 200.000 tentara tercatat sebagai absent without official leave (AWOL) atau menghilang tanpa izin resmi sejak konflik skala penuh meletus.
Pengakuan ini disampaikan Fedorov saat berpidato di hadapan Verkhovna Rada (Parlemen Ukraina) pada Rabu (14/1/2026), menjelang pengesahan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Ia juga menyebutkan bahwa sekitar 2 juta warga Ukraina saat ini berstatus buronan karena menghindari kewajiban pendaftaran militer dan proses mobilisasi.
Pernyataan Fedorov menjadi salah satu pengakuan paling terbuka dan realistis dari pejabat tinggi Kyiv terkait krisis tenaga kerja di militer. Meski rumor tentang rendahnya moral, kelelahan prajurit, serta tingginya angka desersi telah lama beredar, ini menjadi kali pertama skala masalah tersebut diungkap secara resmi oleh pemerintah.
Menurut data Kantor Kejaksaan Agung yang dirilis sebelumnya, total kasus ketidakhadiran tanpa izin, termasuk AWOL dan desersi, sejak 2022 telah melampaui 250.000 kasus. Tren ini terus meningkat, dari rata-rata 29 kasus per hari pada 2022, naik menjadi 70 kasus per hari pada 2023, sekitar 250 kasus per hari sepanjang 2024, hingga hampir 576 prajurit per hari pada tujuh bulan pertama 2025.
Fedorov menegaskan komitmennya untuk mereformasi sistem pertahanan, termasuk mengurangi birokrasi berlebih, meningkatkan dukungan bagi pasukan garis depan, serta mempercepat integrasi teknologi modern. “Kita tidak bisa memenangkan perang dengan teknologi baru namun masih menggunakan struktur organisasi lama,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pengakuan sebelumnya dari Panglima Militer Ukraina Letnan Jenderal Oleksandr Syrsky, yang menyebut kekurangan personel sudah sangat akut. “Sayangnya, kemampuan mobilisasi tidak mencukupi kebutuhan,” kata Syrsky. “Oleh karena itu, kami mengambil langkah-langkah untuk mengurangi komponen logistik, pendukung, dan pemeliharaan, dalam batas yang wajar.”
Di sisi lain, Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan perlunya perubahan yang lebih luas dalam sistem mobilisasi untuk mengatasi persoalan ini. Hukum darurat militer Ukraina melarang pria usia 23 hingga 60 tahun yang memenuhi syarat meninggalkan negara, namun ribuan orang dilaporkan melarikan diri secara ilegal.
Sementara itu, dari pihak Rusia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai posisi Kyiv semakin sulit. “Situasi semakin memburuk dari hari ke hari bagi rezim Kyiv,” kata Peskov. Ia menambahkan bahwa koridor pengambilan keputusan Kyiv semakin menyempit, seraya mendesak Presiden Zelensky mengambil keputusan yang dianggap sesuai dengan tuntutan Moskow.
Hingga kini, upaya diplomasi masih berlangsung. Zelensky menyebut telah tercapai kesepakatan kerangka kerja 20 poin bersama negosiator Ukraina, Amerika Serikat, dan Eropa untuk mengakhiri perang. Kerangka ini merupakan penyesuaian dari proposal awal 28 poin yang dinilai lebih menguntungkan Rusia. Peskov menyatakan dialog dengan Washington terus berlanjut, dan Rusia ingin menyampaikan pandangannya dalam pembicaraan tersebut.
Krisis personel ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Ukraina di tahun keempat perang, di tengah tekanan militer Rusia yang terus berlanjut di berbagai front. Reformasi mendalam di Kementerian Pertahanan diharapkan menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pasukan.
