TEHERAN, IRAN – Seorang pejabat tinggi Iran mengakui bahwa sekitar 2.000 orang termasuk anggota pasukan keamanan tewas akibat gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang berbagai wilayah negara itu sejak akhir Desember 2025.
Pengakuan ini menjadi titik penting dalam sikap pemerintah yang selama ini minim transparansi terkait korban penindasan terhadap aksi protes yang kian meluas.
Menurut pejabat Iran yang berbicara kepada Reuters secara anonim, sebagian besar kematian disebabkan oleh aksi “teroris” yang memanfaatkan situasi. Namun, ia tidak memberikan rincian pasti mengenai pembagian korban antara demonstran dan aparat keamanan.
Protes nasional ini bermula pada 28 Desember 2025, dipicu oleh krisis ekonomi parah, terutama anjloknya nilai tukar rial Iran yang menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok. Demonstrasi yang awalnya berfokus pada isu ekonomi dengan cepat berubah menjadi tuntutan politik radikal, termasuk seruan penggulingan rezim ulama yang berkuasa sejak Revolusi Islam 1979.
Pemerintah merespons dengan pendekatan ganda, yakni represi keras dari aparat keamanan serta upaya persuasi melalui pernyataan resmi. Juru bicara pemerintah, Fatemeh Mohajerani, pada Selasa, 13 Januari 2026, menyatakan:
“Pemerintah melihat pasukan keamanan dan para demonstran sebagai anak-anaknya. Sejauh mungkin, kami telah dan akan terus mencoba mendengarkan suara mereka, meskipun ada pihak-pihak yang mencoba membajak protes tersebut.”
Sementara itu, organisasi hak asasi manusia (HAM) di luar negeri melaporkan angka korban yang jauh lebih tinggi. Kelompok HRANA yang berbasis di Amerika Serikat mencatat lebih dari 10.000 orang telah ditangkap hingga Senin malam. Mereka juga menerima laporan tentang kerumunan keluarga korban di Kompleks Pemakaman Behesht Zahra, Teheran, yang meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah.
Kondisi informasi dari lapangan semakin buram akibat pembatasan komunikasi ekstrem, termasuk pemadaman internet selama beberapa hari. Kantor HAM PBB menyatakan bahwa layanan telepon telah dipulihkan sebagian, tetapi akses internet masih tidak stabil hingga kini.
Di kancah internasional, situasi Iran menuai respons keras. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Senin malam mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 25 persen terhadap produk dari negara mana pun yang masih berbisnis dengan Iran. Ia juga menegaskan bahwa opsi militer tetap terbuka, dengan menyatakan awal bulan ini:
“Kami sudah siap dan bersenjata lengkap.”
Kanselir Jerman, Friedrich Merz, bahkan menyatakan keyakinannya bahwa rezim Iran berada di ujung tanduk. Pada Selasa, 13 Januari 2026, ia mengatakan:
“Saya berasumsi bahwa kita sedang menyaksikan hari-hari dan pekan-pekan terakhir dari rezim ini.”
Meski demikian, belum ada tanda-tanda jelas adanya perpecahan di kalangan elite keamanan Iran. Pemerintah Teheran justru menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi, dengan mengklaim adanya pendanaan dan pengarahan asing terhadap kelompok yang disebut membajak protes.
Namun, komunikasi diplomatik antara Teheran dan Washington tetap terjaga. Juru bicara Mohajerani menegaskan komitmen dialog, sementara Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi mengonfirmasi bahwa pesan dari utusan khusus AS, Steve Witkoff, masih dipelajari. Kepada Al Jazeera pada Senin, 12 Januari 2026, ia menyatakan:
“Pesan-pesan dari AS masih kami pelajari, meskipun tidak sejalan dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan.”
Situasi di Iran terus memanas, dengan potensi eskalasi lebih lanjut di tengah tekanan ekonomi, represi dalam negeri, dan intervensi internasional yang kian intens.
