JAKARTA – Banjir Kendal kembali menjadi sorotan setelah hujan deras yang mengguyur sejak Kamis malam, 15 Januari 2026, menyebabkan genangan meluas di lima kecamatan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kendal mencatat banjir tersebar di Kecamatan Kendal, Kaliwungu, Brangsong, Pegandon, dan Ngampel dengan dampak yang bervariasi di tiap wilayah.
Meski banjir Kendal sempat memicu kewaspadaan warga, saat ini kondisi air di sebagian besar lokasi dilaporkan mulai surut seiring berkurangnya intensitas hujan.
BPBD Kendal juga melaporkan hanya dua dapur umum yang didirikan secara swadaya oleh pemerintah desa bersama ibu-ibu PKK untuk membantu kebutuhan warga terdampak.
Dua dapur umum tersebut berada di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu dan Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon sebagai bentuk respons cepat di tingkat lokal.
Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kendal, Iwan Sulistyo, memastikan kondisi pengungsian telah terkendali dengan menyatakan,
“Sekarang sudah tidak ada warga yang mengungsi, karena air sudah surut,” ungkap Iwan.
Status kebencanaan di Kabupaten Kendal saat ini masih berada pada level siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat.
BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir Kendal tersebut meski tercatat satu rumah warga mengalami kerusakan akibat tembok yang jebol.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengungkapkan bahwa banjir sempat merendam 19 desa dan kelurahan di berbagai kecamatan sebelum kondisi berangsur membaik.
Menurut Bupati Kendal, banjir paling parah terjadi di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong dan Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu.
Luapan Sungai Waridin disebut sebagai penyebab utama banjir di Desa Kumpulrejo dan Kebonadem yang mengakibatkan genangan meluas ke permukiman warga.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan portal jembatan Sungai Waridin di Desa Kumpulrejo mengalami kerusakan serius akibat tekanan arus sungai.
“Portal jembatan jebol, tidak kuat menahan luapan sungai,” ungkap Dyah.
Pemerintah Kabupaten Kendal meminta pemerintah desa segera melaporkan kejadian banjir secara resmi kepada BPBD agar proses administrasi kebencanaan dapat dipercepat.
Pelaporan tersebut diperlukan untuk penerbitan surat keputusan kebencanaan sekaligus pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Terkait perbaikan jembatan rusak, Pemkab Kendal berupaya melakukan pergeseran anggaran bantuan dari pemerintah provinsi agar penanganan bisa segera dilakukan.
“Perbaikan jembatan diupayakan melalui pergeseran anggaran bantuan provinsi. Jadi, perbaikan tidak menunggu anggaran perubahan daerah,” tegas Dyah.***
