Parlemen Uni Eropa tengah bersiap membekukan proses persetujuan kesepakatan dagang Uni Eropa–Amerika Serikat menyusul langkah Presiden AS Donald Trump yang mengumumkan pengenaan tarif terhadap delapan negara sekutu NATO. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan tekanan terbaru Washington dalam upaya menguasai Greenland, dan dinilai sebagai eskalasi serius dalam ketegangan transatlantik.
Langkah Trump berpotensi menggagalkan kesepakatan strategis yang baru dicapai enam bulan lalu, sekaligus memperburuk hubungan dagang dan politik antara dua blok ekonomi terbesar dunia.
Presiden Partai Rakyat Eropa (EPP), Manfred Weber, yang memimpin faksi terbesar di Parlemen Uni Eropa, menegaskan bahwa persetujuan kesepakatan dagang kini tidak lagi memungkinkan.
“EPP mendukung kesepakatan dagang UE–AS, tetapi dengan adanya ancaman Presiden Trump terkait Greenland, persetujuan tidak dapat dilakukan pada tahap ini,” tulis Weber di media sosial. Ia menambahkan bahwa rencana tarif nol persen untuk produk AS harus ditangguhkan.
Ultimatum Tarif dan Tekanan Politik
Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengumumkan bahwa Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia akan dikenai tarif 10 persen atas seluruh barang mulai 1 Februari. Tarif tersebut akan naik menjadi 25 persen pada 1 Juni dan tetap berlaku “hingga tercapai kesepakatan pembelian Greenland secara penuh dan menyeluruh.”
Negara-negara tersebut sebelumnya mengirim perwira militer ke Greenland—wilayah otonom Denmark—untuk latihan keamanan bersama. Trump menilai langkah itu sebagai “situasi yang sangat berbahaya bagi keselamatan dan kelangsungan hidup planet.”
Pernyataan Gedung Putih juga menambah kontroversi. Wakil Kepala Staf Presiden AS, Stephen Miller, menyebut Denmark tidak mampu mempertahankan Greenland, dengan menegaskan bahwa “kekuatan militer mentah secara historis menentukan kendali teritorial.”
Eropa Kompak Menolak
Ancaman tarif tersebut memicu reaksi keras dari para pemimpin Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengeluarkan pernyataan bersama yang memperingatkan bahwa kebijakan tarif AS berisiko merusak hubungan transatlantik dan memicu spiral konflik ekonomi yang berbahaya.
“Uni Eropa akan tetap bersatu, terkoordinasi, dan teguh dalam mempertahankan kedaulatannya,” demikian pernyataan tersebut, seraya menegaskan solidaritas penuh terhadap Denmark dan rakyat Greenland.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut ancaman Trump sebagai “tidak dapat diterima,” dan menegaskan bahwa Eropa akan merespons secara kolektif bila kebijakan itu direalisasikan. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson juga menegaskan, “Kami tidak akan membiarkan diri kami diperas.”
Kesepakatan Dagang di Ujung Tanduk
Kesepakatan dagang yang dinegosiasikan oleh von der Leyen dan Trump pada Juli lalu sejatinya membatasi tarif AS maksimal 15 persen untuk sebagian besar ekspor UE, sebagai imbalan atas penghapusan bea masuk UE terhadap produk industri Amerika. Meski sebagian telah diterapkan, perjanjian tersebut masih membutuhkan persetujuan Parlemen Eropa.
Ketua Komite Perdagangan Parlemen Eropa, Bernd Lange, mendorong UE mengaktifkan Instrumen Anti-Pemaksaan, mekanisme yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk melawan tekanan ekonomi dari negara lain.
“Presiden Trump menggunakan perdagangan sebagai alat pemaksaan politik. Ini adalah garis merah baru yang telah dilanggar,” tegas Lange.
Dengan potensi bergabungnya EPP dan faksi-faksi kiri, Parlemen Eropa kini memiliki cukup suara untuk memblokir atau menunda ratifikasi kesepakatan. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyebut pengumuman Trump sebagai “mengejutkan” dan menegaskan bahwa Kopenhagen tengah berkoordinasi erat dengan Brussel untuk menyiapkan respons bersama.
